JCCNetwork. id-Pemerintah pusat menyiapkan kebijakan khusus berupa relaksasi pembiayaan bagi pelaku usaha kecil penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatera, khususnya Aceh.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi pascabencana.
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menerima kunjungan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan strategi pemulihan ekonomi daerah yang terdampak kerusakan akibat bencana alam.
Dalam kesempatan itu, Airlangga menyampaikan duka cita kepada masyarakat Aceh sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk hadir mendampingi proses pemulihan.
Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pemberian relaksasi KUR bagi debitur yang terdampak langsung, termasuk pembebasan sementara kewajiban pembayaran angsuran pokok maupun bunga pinjaman.
“Kami telah menyiapkan kebijakan relaksasi KUR, terutama bagi debitur yang terdampak langsung bencana, agar mereka memiliki ruang bernapas untuk memulihkan usahanya,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Jumat (26/12/2025).
Pemerintah juga memberi perhatian kepada debitur eksisting yang kehilangan tempat usaha atau sarana produksi akibat kerusakan berat, sehingga tidak dapat melanjutkan aktivitas ekonominya. Bagi kelompok ini, pemerintah menyiapkan sejumlah skema keringanan tambahan.
Selain penghapusan kewajiban sementara, stimulus lain yang disiapkan meliputi perpanjangan tenor pinjaman guna menurunkan beban cicilan, pemberian masa tenggang pembayaran (grace period), serta penyesuaian suku bunga berdasarkan evaluasi kemampuan pemulihan usaha.
Airlangga menegaskan, berbagai stimulus tersebut dirancang untuk mendukung proses kebangkitan pelaku usaha secara bertahap agar roda ekonomi lokal dapat kembali bergerak.
Di luar aspek pembiayaan, Kemenko Perekonomian bersama asosiasi pengusaha juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan dan akan mempercepat perbaikan fasilitas publik yang rusak.
Menurutnya, pemulihan infrastruktur menjadi kunci utama dalam menghidupkan kembali aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Aceh. Pemerintah berkomitmen melakukan pengawasan agar seluruh bantuan tersalurkan secara tepat dan merata.
“Pemerintah akan terus hadir dan memastikan proses pemulihan berjalan hingga masyarakat benar-benar bangkit,” tegas Airlangga.
Pertemuan tersebut menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi Aceh pascabencana, sekaligus mempersiapkan fondasi pemulihan menuju tahun 2026.
