JCCNetwork.id-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan pentingnya mitigasi bencana sebagai langkah utama untuk menekan risiko korban jiwa dan kerugian akibat bencana alam di Indonesia.
“Selain kesiapan fisik masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap hoaks dan misinformasi kebencanaan yang kerap muncul saat situasi darurat,” kata Kepala BNPB Suharyanto dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Sabtu.
Selain kesiapan fisik, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks dan misinformasi kebencanaan.
“Mitigasi mencakup pemahaman risiko bencana di wilayah masing-masing, pengenalan jenis ancaman, serta kesiapan menghadapi kondisi darurat,” ujarnya.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan mitigasi bencana merupakan upaya terencana yang dilakukan sebelum bencana terjadi, termasuk pemetaan risiko dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jayapura, Sabtu.
BNPB mencatat sepanjang tahun 2025 terjadi 3.116 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia. Mayoritas bencana tersebut didominasi oleh peristiwa hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor.
“Bencana tersebut menyebabkan 1.492 korban jiwa, 272 orang hilang, 7.751 orang luka-luka, serta jutaan warga terdampak dan mengungsi, sekaligus menimbulkan kerusakan signifikan pada permukiman dan infrastruktur,” ujarnya.
BNPB mendorong masyarakat untuk mengenali potensi ancaman bencana di lingkungan sekitar, seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan erupsi gunung api.
“Langkah mitigasi dasar yang dapat dilakukan antara lain menyusun rencana evakuasi keluarga, mengenali jalur evakuasi dan titik kumpul aman, serta memahami tindakan yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi,” katanya.
Upaya mitigasi dasar yang dapat dilakukan antara lain menyusun rencana evakuasi keluarga, mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul aman, serta memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana.
Selain aspek fisik, BNPB juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan informasi.
“Informasi yang tidak akurat dapat memicu kepanikan, membuat masyarakat salah mengambil keputusan, hingga menghambat proses evakuasi dan penanganan bencana,” ujarnya.
Menurut Suharyanto, hoaks dan informasi keliru kerap beredar luas melalui media sosial dan pesan berantai ketika bencana terjadi, yang berpotensi memicu kepanikan dan menghambat proses evakuasi.
BNPB mengimbau masyarakat untuk memperoleh informasi kebencanaan hanya dari sumber resmi dan media terpercaya, serta tidak langsung mempercayai foto, video, atau pesan provokatif tanpa kejelasan konteks dan sumber.
“Informasi resmi kebencanaan dapat diperoleh melalui kanal lembaga pemerintah terkait, seperti BNPB, BMKG, dan pemerintah daerah karena kanal resmi tersebut menyediakan peringatan dini, panduan keselamatan serta perkembangan penanganan bencana di lapangan,” katanya.
Informasi resmi kebencanaan dapat diakses melalui kanal lembaga pemerintah seperti BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta pemerintah daerah setempat yang menyediakan peringatan dini dan panduan keselamatan.
BNPB juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga ruang informasi yang sehat dengan tidak menyebarkan pesan yang belum terverifikasi, membantu menyampaikan informasi resmi, serta melaporkan hoaks kebencanaan kepada pihak berwenang.
Dengan penguatan mitigasi dan kewaspadaan terhadap misinformasi, BNPB berharap kesiapsiagaan masyarakat dapat meningkat dan penanganan bencana di tingkat komunitas berjalan lebih efektif.
