JCCNetwork.id – Politikus senior Ruhut Sitompul menegaskan bahwa hoaks menjadi faktor utama yang merusak kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian. Banyak yang membangun opini hanya dari potongan informasi yang belum diverifikasi.
Hal ini yang kemudian membuat Polri kerap menjadi sasaran serangan politik karena framing keliru di media sosial, termasuk dalam isu putusan MK terkait jabatan Polri di kementerian.
““Kita ini benci tapi rindu sama Polri, seperti lagunya Rinto Harahap. Kalau aman dicari, kalau ada kasus disalahkan,” kata Ruhut dalam diskusi publik bertajuk “Di Tengah Sorotan Publik: Reformasi Polri & Pertaruhan Kepercayaan Masyarakat di Era Digital” di Kopi Oey, Blok M Square, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).
Sementara itu, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyoroti efek buruk media sosial yang sering dipakai untuk membangun citra negatif tanpa data. Bahkan, sebagian akun justru sengaja menyebar ketidakpercayaan terhadap Polri.
“Media sosial ini seperti pisau bermata dua. Masih banyak masyarakat yang belum cerdas mencerna informasi. Judulnya provokatif langsung dishare, padahal isinya belum tentu benar,” jelas Fernando.
Ia juga menyoroti betapa mudahnya media sosial membentuk opini publik tentang Polri. Banyak kritik liar, hoaks, hingga framing negatif yang memperburuk citra institusi.
“Belanja masalah lewat media sosial penting. Tapi jangan sampai reaktif. Yang puas 79,8%, tapi yang tidak puas jangan makin bertambah,” sebutnya.
Fernando mengingatkan bahwa survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri sudah tinggi, namun opini negatif di dunia digital bisa sewaktu-waktu memuncrat jika ruang hoaks dibiarkan terbuka.
Di sisi lain, Sekjen JARI 98 Ferry Supriyadi menilai kehadiran hoaks dan permainan opini soal ‘reformasi Polri’ justru membuat publik gagal melihat banyak perubahan nyata yang telah dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Polisi itu buah reformasi 98. Yang dilakukan Kapolri sekarang bukan sekadar reformasi, tapi revolusi. Banyak sejarah baru yang dia cetak,” ungkap Ferry.
Dia menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melakukan lompatan besar yang lebih tepat disebut revolusi internal, bukan sekadar reformasi.
“Banyak sejarah yang dicetak di era Jenderal Sigit. Kasus-kasus besar dihadapi tanpa saling lindungi. Itu revolusi,” sambungnya.
Ferry menegaskan bahwa munculnya isu ‘Tim Reformasi Polri’ dari luar internal justru dipicu oleh tekanan opini dan propaganda politik yang memanfaatkan momen tertentu untuk menyerang Polri secara membabi buta. Dia menduga wacana itu muncul sebagai respons atas turbulensi politik dan kasus besar di Agustus lalu.
“Jangan jadikan Polri kambing hitam,” pungkasnya.
Tambahan informasi cara yang dipandu Abdullah Kelrey dan diselenggarakan Corong Rakyat bersama JARI 98 itu sepakat pada satu titik reformasi Polri tidak boleh dibajak oleh kepentingan politik, apalagi dibangun di atas hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi liar di media sosial.
