JCCNetwork.id- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti lemahnya sistem penarikan dan pelaporan pajak daerah, khususnya dari sektor restoran dan hotel. Hal itu disampaikan Tito saat membahas pentingnya efisiensi penerimaan daerah melalui optimalisasi sistem digital.
Tito menegaskan bahwa masyarakat yang bertransaksi di restoran atau hotel sebenarnya sudah membayar pajak dalam setiap tagihan yang diterima. Ia menjelaskan, restoran dan hotel pada dasarnya berfungsi sebagai kolektor pajak, mengumpulkan pungutan seperti pajak restoran atau retribusi daerah yang seharusnya disetorkan ke pemerintah.
Namun, Tito mempertanyakan efektivitas sistem tersebut karena masih banyak daerah yang tidak menerima setoran pajak secara penuh.
“Barang ini sudah dikolek, tapi nyampe nggak ke Dispenda? Saya yakin tidak,” kata Tito saat menghadiri Opening Ceremony Day 2 FEKDI X IFSE 2025, dikutip.
Ia mencontohkan praktik baik yang sudah diterapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Daerah tersebut telah menggunakan sistem digital yang menghubungkan mesin transaksi di restoran dan hotel langsung dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dengan cara ini, pajak yang dibayar masyarakat otomatis tercatat dan masuk ke kas daerah tanpa bisa dimanipulasi.
Menurut Tito, digitalisasi semacam itu dapat menjadi solusi untuk menutup celah kebocoran pajak dan memastikan penerimaan daerah sesuai potensi riil yang ada.
