JCCNetwork.id- R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menegaskan bahwa pernyataan Muhammadiyah melalui LHKP dan MHH yang menuntut Kapolri mundur adalah sesat pikir yang berbahaya bagi persatuan bangsa dan wibawa pemerintahan Prabowo Subianto.
“Pernyataan yang lahir dari emosi tanpa menunggu fakta investigasi justru bisa menjerumuskan bangsa ini pada kegaduhan yang tidak perlu,” kata Haidar Alwi.
Tragedi Affan dan Sesat Pikir yang Tergesa.
Tragedi Affan Kurniawan memang menyentuh hati banyak pihak. Namun, menyebutnya sebagai extra-judicial killing sebelum proses hukum tuntas adalah klaim yang gegabah. LHKP dan MHH PP Muhammadiyah bahkan menuntut lima hal, termasuk pencopotan Kapolri. Sikap ini bertolak belakang dengan pernyataan resmi PP Muhammadiyah yang lebih moderat melalui Haedar Nashir dan Abdul Mu’ti, yang justru mengajak publik menahan diri dan mendukung pengusutan tuntas.
“Di sinilah kita melihat adanya sesat pikir. Mengeneralisasi tindakan oknum menjadi kegagalan institusi, mengabaikan asas praduga tak bersalah, dan langsung menuding represif adalah logika keliru yang membahayakan wibawa hukum,” kata Haidar Alwi.
Dampak Seruan yang Mengguncang Bangsa.
“Tuntutan pencopotan Kapolri tanpa menunggu hasil investigasi justru melemahkan sistem peradilan. Desakan semacam ini juga memberi kesan tekanan yang tidak sehat kepada Presiden Prabowo, seolah negara tunduk pada desakan kelompok. Lebih jauh lagi, narasi keras seperti itu bisa memecah masyarakat menjadi pro dan kontra Polri, sekaligus membuka ruang bagi provokasi anarkis,” tegas Haidar Alwi.
Bahaya dari narasi yang tergesa ini tidak berhenti di situ. Jika logika seperti ini terus berkembang, maka setiap insiden akan dengan mudah dijadikan alasan untuk melemahkan aparat negara. Publik akan digiring percaya bahwa aparat selalu salah, meski fakta hukum belum terungkap. Inilah pola sesat pikir yang bisa menciptakan delegitimasi jangka panjang. Kita sudah pernah melihat hal serupa pada kasus Rempang, Wadas, dan Kanjuruhan: di mana narasi ekstrem lebih cepat menyebar dibanding fakta sebenarnya. Akibatnya, luka sosial makin dalam, sementara solusi hukum justru tertinggal.
Selain itu, pernyataan keras Muhammadiyah (LHKP dan MHH) berpotensi mengganggu persatuan umat. Alih-alih menenangkan, pernyataan itu justru membuka polarisasi baru.
“Pernyataan keras Muhammadiyah jelas bertentangan dengan budaya Nusantara yang mengedepankan dialog. Jika kita benar-benar ingin membangun bangsa, maka jalan musyawarah yang sejuk, bukan ancaman politik, yang seharusnya ditempuh. Mengulang pola trial by mob pasca 1998 hanya akan merusak demokrasi kita sendiri,” kata Haidar Alwi.
Haidar Alwi menambahkan, trauma kolektif rakyat jangan diperparah dengan narasi liar. Generasi muda jangan dibuat sinis terhadap negara dengan tuduhan tak teruji. Bahkan, narasi HAM yang gegabah bisa dimanfaatkan asing untuk menekan Indonesia di forum internasional.
Langkah Kapolri, Arahan Presiden, dan Jalan yang Seharusnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sendiri telah mengambil langkah cepat dan konkret. Ia memerintahkan investigasi internal, membuka akses bagi Komnas HAM, dan menegaskan bahwa tidak ada impunitas bagi oknum yang terbukti bersalah. Santunan dan pendampingan hukum untuk keluarga korban pun diberikan, disertai perintah memperbaiki SOP pengendalian massa agar lebih humanis. Semua langkah ini langsung dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Inilah fakta yang sering diabaikan. Di saat ada pihak yang terburu-buru menuding, Kapolri justru bekerja transparan, cepat, dan akuntabel. Ini bukti bahwa Polri tidak diam, tapi hadir dengan komitmen reformasi,” kata Haidar Alwi.
Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo juga sudah menegaskan arahan agar TNI Polri menjaga ketertiban dengan humanis, jangan sampai rakyat diadu domba, dan stabilitas keamanan dijaga sebagai syarat utama pembangunan. Arahan ini diperkuat oleh langkah Kapolri di lapangan, sehingga terlihat jelas adanya sinergi antara Presiden dan Kapolri dalam menghadapi situasi sulit.
“Justru di tengah tekanan keras, Kapolri tetap tenang, transparan, dan cepat bertindak. Itulah ciri pemimpin moral di institusi yang strategis,” kata Haidar Alwi.
Haidar Alwi juga menekankan, bangsa ini lahir dari semangat persatuan. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat punya tradisi musyawarah: rembug desa di Jawa, pela gandong di Maluku, musyawarah adat di Sumatera, hingga tradisi bakar batu di Papua yang selalu diawali kesepakatan bersama. Semua kearifan itu menunjukkan bahwa jalan bangsa Indonesia bukanlah jalan ultimatum, melainkan jalan kebersamaan. Ketika ada masalah, penyelesaiannya adalah duduk bersama, bukan saling menekan.
Karena itu, Haidar Alwi menegaskan bahwa jalan terbaik saat ini adalah memperkuat dialog, memperluas pengawasan publik, dan memastikan reformasi Polri berjalan berkesinambungan. Presiden Prabowo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membutuhkan dukungan, bukan tuduhan yang melemahkan.
“Sejarah akan mencatat bagaimana di masa penuh ujian ini, Polri tetap mampu menjaga arah reformasi dan berdiri tegak di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Keberanian beliau menghadapi tekanan, komitmen terhadap transparansi, serta keberpihakan pada rakyat kecil adalah bukti nyata bahwa Polri sedang berada di jalur yang benar. Itulah sebabnya, bagi kami di Haidar Alwi Institute, Jenderal Listyo Sigit Prabowo layak disebut sebagai Kapolri terbaik sepanjang masa,” pungkas Haidar Alwi.
