JCCNetwork.id- Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk mendukung program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan berbasis asrama (boarding school) bagi jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/7/2025) malam.
Program ini ditujukan bagi lebih dari 15.000 siswa yang tersebar di 159 Sekolah Rakyat yang telah disiapkan pemerintah di berbagai wilayah Indonesia. Dari total anggaran yang tersedia, sebagian besar dialokasikan untuk pengadaan laptop dan seragam sekolah. Namun, Gus Ipul menyatakan bahwa penyerapan anggaran hingga saat ini masih tergolong minim karena program baru diluncurkan pada 14 Juli 2025.
“Untuk tahun ini (anggaran) Rp 1,1 triliun, untuk 159 (Sekolah Rakyat),” kata Gus Ipul menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025) malam WIB.
Sekolah Rakyat merupakan program lintas kementerian yang dipimpin oleh Kementerian Sosial. Sekolah ini ditujukan untuk menyediakan akses pendidikan yang merata dengan pendekatan berbasis asrama bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi.
Adapun distribusi 159 sekolah tersebut meliputi Pulau Jawa (48 sekolah), Sumatra (22), Sulawesi (15), Kalimantan (4), Maluku (4), Papua (3), Bali (1), NTB (2), dan NTT (1). Target awal pemerintah adalah mengoperasikan 100 sekolah hingga akhir Juli, namun kemudian diperluas menjadi 159 sekolah. Presiden Prabowo Subianto bahkan menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 200 sekolah hingga akhir tahun.
“Ya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat kondisinya. Yang jelas ini menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana. Untuk 159 titik itu, Insyaallah bisa menampung lebih dari 15 ribu siswa. Nanti, pada akhirnya,” ujarnya.
Mengenai rincian penggunaan anggaran, Gus Ipul belum memberikan keterangan rinci. Ia hanya menyebut bahwa selain untuk laptop dan seragam, anggaran juga digunakan untuk kebutuhan logistik siswa, termasuk makan dan keperluan dasar lainnya.
“Saya belum update ya, tetapi ya belum banyak Insyaallah. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop, dan untuk seragam. Selebihnya ya untuk permakanan, dan lain-lainnya,” ucap sekjen PBNU itu.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo agar seluruh penggunaan anggaran untuk program ini dikawal secara ketat guna menghindari penyimpangan.
“Kita kawal sekarang ini pelaksanaannya, mulai dari pengadaan-pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan, jangan ada yang menyimpang, karena ini memang dari awal pesan dan arahan dari Bapak Presiden, bahwa keseluruhan tata kelola dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini harus sesuai ketentuan dan tidak ada penyimpangan,” kata Gus Ipul.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga di Istana Kepresidenan untuk membahas perkembangan program Sekolah Rakyat. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Widyasanti, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Seskab Teddy Indra Wijaya. Presiden juga didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sekaligus mengurangi kesenjangan akses pendidikan di wilayah tertinggal dan terpencil. Pemerintah berharap, dengan fasilitas memadai dan pengawasan yang ketat, Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan baru yang lebih inklusif dan berkualitas.
