JCCNetwork.id- Presiden Prabowo Subianto mewacanakan program pemberian obat gratis bagi masyarakat miskin sebagai bagian dari komitmennya terhadap peningkatan layanan kesehatan. Namun, realisasi program ini masih bergantung pada ketersediaan dana pemerintah.
Rencana ini mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan, termasuk dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pengurus IDI sekaligus Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah (PDITT), dr. Iqbal Mochtar, menyambut positif inisiatif tersebut namun menegaskan perlunya pengkajian lebih mendalam terkait jenis obat yang akan disediakan secara cuma-cuma.
“Kalau kita memberikan akses yang memadai bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan obatnya, ya tentu saja itu akan sangat bermanfaat bagi mereka,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (22/7).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa sistem pengadaan obat gratis harus memiliki standar yang jelas dan regulasi ketat agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih dengan sistem yang sudah ada, seperti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan layanan di Puskesmas.
“Apakah nanti yang akan diberikan itu adalah obat-obat biasa saja atau obat yang sifatnya extraordinary? Kalau obat-obat biasa seperti misalnya untuk flu, hipertensi, penyakit gula dan sebagainya, itu kan sebenarnya saat ini obat-obat yang itu sudah di-cover di Puskesmas. Jadi masyarakat yang membutuhkan obat-obat tersebut itu bisa mendapatkan obat-obat seperti ini di Puskesmas, baik dengan BPJS maupun dengan kartu miskin dan sebagainya,” tegas Iqbal.
Menurutnya, jika Presiden Prabowo berniat menyediakan obat-obat dengan harga tinggi seperti untuk penyakit kanker atau penyakit langka lainnya, maka hal itu bisa menjadi terobosan besar dalam layanan kesehatan. Namun, tantangan terbesarnya adalah kemampuan fiskal negara untuk menanggung beban anggaran.
“Itu tentu merupakan sebuah hal yang sangat bagus. Namun ya itu terkait lagi dengan pendanaan karena kan dana obat-obat ekstraordinary itu tidak ringan, tidak mudah. Jadi memang perlu ada kesiapan pendanaan dan ini mungkin tidak mudah ya mengingat bahwa kondisi keuangan negara saat ini kan jadi tidak baik-baik saja,” tuturnya.
Ia juga menambahkan, jika wacana ini benar-benar akan dilaksanakan, maka pemerintah harus menyiapkan sistem yang komprehensif.
“Jadi standar dan regulasi termasuk jenis-jenis obat apa yang akan diberikan secara gratis kepada masyarakat, siapa yang akan mendistribusikannya, bagaimana flow of distribution-nya, ke mana masyarakat harus berobat, bagaimana pertanggungjawabannya, dan sebagainya,” ujar Iqbal.
