JCCNetwork.id- Desakan untuk melakukan reshuffle kabinet mencuat dari Political and Public Policy Studies (P3S), menyusul berbagai sorotan terhadap kinerja sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. P3S menilai, penggantian menteri yang dinilai kontroversial dan bermasalah hukum menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
P3S secara khusus menyoroti kinerja Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang dinilai tidak memiliki konsep maupun strategi besar yang jelas dalam menjalankan tugas. Kebijakan di sektor kesehatan bahkan sempat memunculkan krisis kepercayaan, terlihat dari ketidakhadiran para dekan fakultas kesehatan dalam undangan resmi dari Kemenkes.
“Baru-baru ini, seluruh dekan fakultas kesehatan menolak hadir dalam undangan resmi dari Kemenkes. Ini jelas krisis kepercayaan,” kata Jerry Massie.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, yang sebelumnya menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika. Budi Arie disebut dalam persidangan oleh pihak kejaksaan terkait dugaan penerimaan aliran dana ilegal dari aktivitas judi online. Di sisi lain, Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aptika yang berada di bawah koordinasi Kemenkominfo saat itu, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional.
Selain itu, Kementerian Kehutanan yang dipimpin Raja Juli Antoni juga disorot karena isu nepotisme, menyusul laporan masuknya belasan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke dalam struktur kementerian. P3S menilai masalah penyalahgunaan fungsi kawasan hutan juga belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.
P3S menilai sorotan tak hanya berhenti di jajaran menteri. Lembaga kepolisian di bawah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga dikritik karena dinilai gagal memimpin institusi secara profesional. Banyak kasus besar yang tidak kunjung tuntas dan menimbulkan keraguan publik terhadap kinerja Polri.
Melihat rentetan persoalan ini, P3S mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan perombakan kabinet. Langkah reshuffle diyakini menjadi momentum penting untuk membentuk tim kerja yang bersih, solid, dan visioner, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintahan dapat kembali terjaga.
“Presiden perlu membenahi kabinet secepat mungkin. Tidak ada ruang bagi menteri-menteri yang bikin gaduh, penuh konflik kepentingan, atau justru terseret kasus hukum. Ini momentum membentuk tim kerja yang bersih, visioner, dan siap bekerja,” katanya.
