JCCNetwork.id- Rakyat Indonesia kini tengah menikmati periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang penuh pujian atas berbagai gebrakan programnya. Dengan tingkat kepuasan publik mencapai angka luar biasa, 80,9 persen, berdasarkan survei Litbang Kompas, Prabowo disebut-sebut sebagai pemimpin fenomenal yang peduli, jujur, dan bekerja sesuai fakta.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai bahwa Prabowo adalah sosok pemimpin yang berbicara dan bertindak sesuai janji. Dalam waktu kurang dari 100 hari kerja, publik telah menunjukkan kepercayaan besar kepada Prabowo. “Ini jauh melampaui pencapaian Jokowi pada 2014 yang hanya memperoleh tingkat kepuasan 65,1 persen,” ujar Jerry dalam Webinar P3S bertajuk Menelisik 100 Hari Kerja Kabinet Prabowo-Gibran, Selasa (21/1/2025).
Prabowo disebut berhasil memukau publik dengan beberapa program inovatifnya, seperti pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang berulang tahun, makan bergizi gratis, pemutihan utang untuk UMKM, nelayan, dan petani, serta penghentian impor komoditas seperti jagung, garam, gula, dan beras. Selain itu, program pembangunan tiga juta rumah rakyat dan subsidi 50 persen biaya listrik menjadi sorotan utama.
Jerry juga mengapresiasi Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono, bersama pendahulunya Amran Sulaiman dan Abdul Karding, dapat dikatakan menunjukkan kinerja yang cukup solid dalam 100 hari pertama mereka. Lalu Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Sugiono, dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon juga demikian.
Sementara Pakar politik Reza Haryadi menilai, respons positif ini mencerminkan keberhasilan program-program yang dianggap pro-rakyat. Namun, ia juga mencatat bahwa beberapa kebijakan strategis di masa lalu, seperti proyek strategis nasional (PSN) dan proyek pagar laut yang kontroversial, masih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.
“Hari ini saya kira menimbulkan berbagai macam apa namanya sentimen publik semisal tentang kebijakan PSN misalkan ya Yang dikaitkan dengan munculnya pagar laut yang katanya misterius jadi memang agak aneh,” ucapnya.
Di sisi lain, tantangan ekonomi menjadi catatan penting bagi pemerintahan Prabowo. Pakar ekonomi Fitra Faisal mengungkapkan, masalah struktural seperti penurunan kelas menengah sebanyak 9,5 juta orang sejak 2019 menjadi pekerjaan rumah besar. Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang stagnan, di mana konsumsi belum mampu melampaui angka 5 persen.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, memperingatkan potensi krisis fiskal jika pemerintah tidak mengelola rasio utang dan penerimaan pajak dengan cermat. Dengan rasio pajak hanya sekitar 9 persen, Anthony menyebut ada risiko kenaikan pajak yang dapat membebani masyarakat.
“Saya kira hasil penerimaan pajak ini di tahun 2005 ini akan turun dengan tingkat belanja sama makan mau tidak mau harus tambahan pinjaman yang lebih mengkhawatirkan bunga pinjaman mencapai 24% dari perpajakan dari kemampuan fisikal sangat rentan,” tuturnya.
Direktur Rumah Politik Fernando Emas menilai bahwa Prabowo perlu menjauhkan diri dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah harapan publik akan pertemuan antara Prabowo dan Megawati Soekarnoputri, yang hingga kini belum terwujud.
“Terkait bagaimana sikap Pak Pak Prabowo terkait dengan anggapan masyarakat bahwa beliau itu sampai saat ini masih di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Pak Prabowo harus memiliki sikap yang jelas,” pungkasnya.
