JCCNetwork.id-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kembali mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satu yang memberikan pandangan kritis adalah Eliza Mardian, peneliti Core Indonesia yang fokus pada bidang pertanian dan industri.
Ia menekankan pentingnya seleksi ketat terhadap sekolah penerima manfaat program ini, dengan prioritas utama diberikan kepada sekolah-sekolah yang siswanya berasal dari kalangan ekonomi menengah bawah.
Eliza menilai, pendekatan yang lebih selektif ini tidak hanya akan memastikan efektivitas program, tetapi juga mencegah timbulnya masalah baru, baik dari sisi sosial maupun lingkungan. Salah satu isu yang ia soroti adalah perbedaan perilaku siswa terhadap makanan yang disediakan oleh program tersebut.
“Anak-anak dari masyarakat kelas menengah bawah lebih menghargai makanan dibandingkan dengan anak-anak dari kalangan menengah atas,” ujar Eliza.
Menurut Eliza, siswa dari kalangan menengah bawah cenderung menghabiskan makanan yang diberikan karena mereka menyadari betapa berharganya makanan tersebut. Sebaliknya, siswa dari kalangan menengah atas sering kali tidak menghabiskan makanan yang disediakan.
Ia menceritakan pengalamannya mengunjungi sebuah sekolah menengah atas, di mana banyak makanan yang akhirnya terbuang.
“Saya pernah mengunjungi sekolah kalangan menengah atas, dan banyak makanan yang dibuang karena mereka tidak suka,” tambahnya.
Lebih lanjut, Eliza menjelaskan bahwa siswa dari keluarga menengah atas umumnya membawa bekal sendiri dari rumah. Bekal ini biasanya berisi makanan dengan variasi menu yang lebih menarik, seperti udang tepung atau lauk lainnya yang lebih sesuai dengan selera mereka. Hal ini membuat mereka kurang antusias terhadap makanan dari program MBG, yang bernilai Rp 10.000 per porsi.
Selain tantangan sosial, Eliza juga menyoroti dampak lingkungan dari pelaksanaan program MBG. Menurutnya, makanan yang tidak dikonsumsi oleh siswa sering kali berakhir menjadi sampah. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan masalah baru berupa penumpukan limbah makanan di sekolah-sekolah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan pengadaan fasilitas pengolahan sampah makanan di sekolah-sekolah penerima program. Langkah ini akan membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus memberikan manfaat tambahan bagi sekolah, misalnya dengan menghasilkan kompos untuk tanaman di lingkungan sekolah.
Melihat berbagai tantangan tersebut, Eliza mendesak pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan sekolah penerima manfaat program MBG. Sekolah-sekolah dengan siswa dari kalangan ekonomi menengah bawah seharusnya menjadi prioritas utama, mengingat mereka lebih membutuhkan program ini dan cenderung memanfaatkannya dengan lebih baik.
“Sampah makanan bisa menjadi masalah serius jika sekolah tidak memiliki infrastruktur untuk mengolahnya, seperti membuat kompos atau ekoenzim,” jelasnya terkait program makan bergizi gratis.
Dengan masukan seperti ini, pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi kembali implementasi program MBG, sehingga tujuan utama untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah dapat tercapai tanpa menimbulkan masalah baru.
