JCCNetwork.id- Rencana pemisahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di bawah pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mulai menjadi perbincangan hangat. Meskipun belum ada keputusan resmi, wacana ini terus dikaji oleh berbagai pihak.
Pengamat Pendidikan, Andreas Tambah, menilai bahwa isu pemisahan Kemendikbud ini bukanlah hal baru. Menurutnya, sejak dulu topik tersebut telah dibahas, namun hingga kini belum ada keputusan final.
“Harus dari hasil kajian yang sudah dievaluasi terus-menerus sehingga untuk memajukan pendidikan ini tidak sekedar bolak-balik menyatukan, memisahkan, lalu menyatukan lagi dalam sebuah kementerian dari dulu hingga nanti,” tegasnya, Kamis (26/9/2024).
Ia menambahkan, bila pemisahan benar terjadi, maka proses penyesuaian birokrasi tidak akan mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama. Andreas memperkirakan, dibutuhkan lebih dari satu tahun untuk mencapai kestabilan kinerja setelah pemisahan.
“Dari jadi satu atau dipecah pun itu perlu adaptasi satu tahun lebih, sehingga menurut saya nantinya kinerjanya juga bukan hasil yang bagus ya karena pasti harus beradaptasi lagi. Sehingga ini bukan keputusan yang benar-benar dipikirkan, tidak. Apabila ada perubahan sekalipun ada dampak penyelusuran yang utama juga oke, dalam pelaksanaan juga tidak terganggu, dikemudian hari akan baik kalau dengan sebuah kajian yang benar. Tetapi balik lagi kalau hanya untuk kepentingan politik dan bagi-bagi kekuasaan nah itu yang menurut saya harus dihindari,” ujarnya.
Andreas juga menekankan pentingnya menjaga tujuan utama Pendidikan Nasional, yakni membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki sikap dan adab yang baik, sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada.
“Biasanya dari segi sikap dan adab tidak ada di dalam materi pembelajaran namun sangat penting untuk bersosialisasi di sekitar berdasarkan budaya yang ada,” ujarnya.
Oleh karena itu, Andreas berharap keputusan pemisahan kementerian ini, jika terjadi, didasarkan pada pertimbangan yang matang, bukan sekadar untuk memenuhi kepentingan politik.
