JCCNetwork.id- Aksi demonstrasi Koalisi Ojol Nasional (KON) di depan Kementerian Kominfo tepat seminggu hari ini (5/9/2024), namun tuntutan para pengemudi ojek online belum juga menemui titik terang. Para pengunjuk rasa meminta agar pemerintah menutup aplikasi layanan pengantaran jika tidak ada progres terkait tuntutan mereka dalam waktu satu minggu.
Perwakilan divisi hukum KON, Muhammad Rahman menegaskan bahwa pihaknya akan kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih besar jika tuntutan tersebut tidak direspons dalam dua minggu.
“Itu permintaan kami untuk memberikan kepastian jaminan progress yang baik,” katanya, Kamis (29/8/2024) lalu.
Salah satu tuntutan utama mereka adalah revisi peraturan terkait tarif pengantaran makanan dan barang, yang saat ini masih diserahkan kepada mekanisme pasar.
Para pengemudi juga mendesak pemerintah untuk menyelaraskan tarif layanan pengantaran makanan dan paket dengan pengantaran orang, yang telah memiliki batas bawah dan atas tarif.
KON berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memenuhi permintaan ini. Hingga saat ini, Wakil Menteri Kominfo, Angga Raka Prabowo, telah menerima langsung tuntutan dari para demonstran, tetapi belum ada kejelasan lebih lanjut.
“Itu permintaan kami tadi untuk memberikan kepastian jaminan progress yang baik,” ujar Perwakilan divisi hukum Koalisi Ojol Nasional (KON), Muhammad Rahman, dikutip.
Tuntutan lain yang diajukan KON meliputi revisi dan penambahan aturan pada Permenkominfo No 1 Tahun 2012, penghapusan program tarif hemat yang dinilai merugikan pengemudi, dan legalisasi ojek online melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara beberapa kementerian.
Menanggapi hal ini, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan proses harmonisasi antara pemerintah, aplikator, dan para pengemudi. Ia menekankan bahwa penutupan aplikasi bukanlah solusi karena akan berdampak pada pelayanan masyarakat.
“Lagi dibereskan. Ini harus mengakomodasi semuanya, platform harus kita perhatikan, ojol harus diperhatikan, masyarakat harus diperhatikan, lagi proses harmonisasi, secepatnya,” katanya di DPR, Kamis (4/9/2024).
“Tiga kepentingan, lagi harmonisasi semuanya. Kalau ditanya kapan secepatnya. Sudah [ketemu operator],” ujarnya.
Proses harmonisasi ini diharapkan dapat memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat, baik pengemudi, aplikator, maupun masyarakat pengguna layanan.
“Ya jangan lah, pelayanan masyarakat terganggu. Kita juga melihat kepentingan masyarakat, aplikator, ojol harus dipikirin,” ungkap Budi Jumat (30/8/2024).
“Semua untuk kepentingan masyarakat bisa dilakukan. Lagi harmonisasi secepatnya,” kata dia.
