JCCNetwork.id- Perekonomian Indonesia terus mengalami stabilitas yang mengesankan, terutama saat HUT Kemerdekaan RI. Dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5%, Indonesia berhasil memperkuat posisinya di antara negara-negara dunia lainnya.
Keberhasilan ini bersamaan dengan pencapaian signifikan dalam pengurangan kemiskinan ekstrem. Dari 6,1% pada tahun 2014, angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga hanya 0,8% pada tahun 2024.
Menurut Arif Budimanta, Staf Khusus Presiden, capaian ini merupakan bukti bahwa pembangunan nasional yang dilakukan selama hampir satu dekade ini berlangsung inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Pembangunan nasional selama hampir 10 tahun ini jelas dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Ini yang kita cita-citakan bersama,” ujar Arif, Sabtu (17/8/2024).
Arif memaparkan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi fokus utama pemerintah sejak rapat terbatas pada Maret 2020. Presiden kemudian mengarahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk bersinergi dalam mengatasi masalah ini, yang kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Inpres tersebut membentuk berbagai program dan tindakan konkret, seperti pembentukan Satuan Tugas Konvergensi Program, pengelolaan data yang lebih terarah melalui Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta pengawasan intensif dari Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja kepala daerah.
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan pihak swasta dalam menjalankan program-program ini berhasil mempercepat pengurangan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan.
Strategi yang diimplementasikan mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan pemberantasan kantong-kantong kemiskinan.
“Alhasil, angka kemiskinan ekstrem dapat diturunkan secara akseleratif selama 10 tahun ini,” ujar Arif.
Arif menambahkan, keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia telah memenuhi komitmen global dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Indonesia bahkan mampu mencapainya enam tahun lebih cepat dari target.
Selain itu, Arif menyoroti bahwa pembangunan nasional tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menyentuh wilayah-wilayah pinggiran. Wilayah Indonesia Timur, seperti Papua dan Maluku, mengalami pertumbuhan ekonomi yang bahkan melampaui rata-rata nasional.
“Kita serius ketika membangun Indonesia dari pinggir, dari desa, dengan semangat Indonesia sentris,” kata Arif.
Indikator pembangunan lainnya, seperti pengurangan pengangguran terbuka dari 5,7% pada 2014 menjadi 4,8% pada 2024, serta inflasi yang terkendali di kisaran 2-3%, juga menunjukkan kemajuan yang signifikan.
“Inflasi relatif terkendali di kisaran 2-3%, ketika banyak negara mengalami lonjakan inflasi pasca Covid-19,” tambah Arif.
Pemerintah juga telah membangun infrastruktur yang mencangkup 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, serta 50 pelabuhan dan bandara baru.
Selain itu, perlindungan sosial melalui program seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar telah mencapai jutaan warga, dengan anggaran yang bernilai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.
Program Keluarga Harapan juga telah memberikan dampak ekonomi positif bagi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.
