JCCNetwork.id- Seiring dengan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, perdebatan seputar jumlah kementerian yang akan mencapai 40 mengemuka.
Dalam kajian terbaru, Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN, Lili Romli, menyoroti kemungkinan penggabungan kementerian sejalan dengan UU Kementerian demi meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sinkronisasi program.
“Jika tujuannya untuk hal tersebut boleh-boleh dilakukan, asal bukan untuk tujuan lain yang bersifat kontra produktif,” ujar Lili, dikutip Selasa (7/5/2024).
Menurut Lili, sementara penggabungan kementerian dapat meningkatkan efisiensi, hal tersebut memerlukan waktu untuk konsolidasi, yang bisa berlangsung hingga satu tahun. Dampaknya, program dan kegiatan pemerintah mungkin tidak berjalan optimal dalam periode transisi.
Namun, Lili juga menyoroti bahwa rencana perubahan kementerian bisa menandai perbedaan signifikan dalam arah kebijakan pemerintahan baru, terutama dalam konteks kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya.
“Dengan demikian bisa muncul persepsi lain bahwa makna “kelanjutan” bisa berbeda sesuai dengab yang diinginkan oleh presiden terpilih,” ujar dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, memandang penambahan jumlah kementerian sebagai langkah positif dalam konteks pembangunan negara yang besar. Baginya, tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia membutuhkan struktur pemerintahan yang kuat dan berdaya.
“Jadi kita enggak bicara kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.
Walau demikian, Habiburokhman menegaskan bahwa penambahan kementerian seharusnya tidak semata-mata untuk memenuhi kepentingan partai politik pendukung, yang dapat mengaburkan fokus pada efektivitas pemerintahan. Menurutnya, fokus utama harus tetap pada kemampuan kementerian untuk menghadapi tantangan dan mencapai target yang telah ditetapkan.
Dengan berbagai pandangan yang berbeda, isu kementerian yang membesar menjadi 40 memperlihatkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan baru. Saat Indonesia melangkah menuju masa depan, konsolidasi kebijakan dan koordinasi antarlembaga pemerintah akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
