JCCNetwork.id – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mengatakan bahwa berdasarkan perkembangan dinamika politik saat ini, sudah dipastikan bahwa pemenang Pilpres 2024 adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini berdasarkan proses gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilayangkan pemohon 1 dari paslon Anies-Imin, maupun pemohon 2 dari paslon Ganjar-Mahfud.
“Saya pikir sudah saatnya seluruh rakyat Indonesia mengakui kemenangan Prabowo Gibran. Khususnya bagi mereka yang mendukung Anies-Imin maupun Ganjar-Mahfud,” kata Habib Syakur kepada awak media, Minggu (7/4).
Dengan demikian, ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali bersatu, tidak perlu lagi terpolarisasi hanya karena perbedaan pilihan politik, apalagi dengan kondisi capres-cawapres yang didukung kalah dalam politik elektoral.
“Sudah, kita harus bersatu, rajut kembali persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita tunjukkan bahwa kita adalah insan suci Pancasila yang sejati,” ujarnya.
Pun demikian, ia memberikan penekanan bahwa kepemimpinan Prabowo Gibran adalah yang diharapkan 90 juta lebih masyarakat Indonesia.
Sehingga kemenangan itu bukan hanya sebatas menang Pemilu, akan tetapi harus bisa menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan cita-cita bangsa dan amanat konstitusi.
“Artinya kita harus kawal kepemimpinan Prabowo Gibran. Kita akan dukung semua program yang dijalankan selama demi kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.
“Dan kita akan kritik sekeras-kerasnya manakala Prabowo Gibran dan seluruh jajarannya melenceng dari amanat konstitusi serta mengabaikan keadilan dan kesejahteraan rakyat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Habib Syakur juga berpesan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar benar-benar menempatkan sosok profesional di kursi menteri Kabinet pemerintahan nanti.
Jangan sampai menempatkan orang yang hanya pandai “Yes Man” sebab ia memiliki peran dalam pemenangan Pilpres 2024.
“Kalau Menteri Investasi sekarang nggak perform dan rajin blunder, ya jangan dipakai lagi. Atau menteri BUMN yang tak bisa menyelesaikan masalah sektor BUMN, ya jangan dipakai lagi,” tuturnya.
“Artinya tempatkan orang yang punya kapabilitas, profesionalitas dan loyalitas. Jangan sampai pemerintahan Prabowo Gibran direpotkan hanya untuk mengklarifikasi pekerjaan menteri yang tidak berintegritas,” pungkasnya.
