JCCNetwork.id- Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud dalam jumpa pers, Rabu, 03/01/2023, di Gedung High End, Jakarta Pusat, menegaskan dan tidak menunda pemberian Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat namun pihaknya menegaskan pemberian Bansos tersebut jangan dipolitisasi.
Todung Mulya Lubis selaku Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud menyayangkan Pernyataan Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) beberapa waktu lalu saat kampaye di Kendal, Jawa Tengah, terkesan menguntungkan Paslon tertentu.
Dalam pernyataannya Zulhas mengklaim Bansos dari Presiden Jokowi dan meminta agar memilih Prabowo Gibran. Tak hanya itu saja Todung juga menyoroti berbagai dugaan pelanggaran lainnya seperti Gus Miftah saat membagi-bagikan uang di Pamekasan, Madura, sementara ada yang mengangkat kaos bergambar palson 02, simulasi pemilihan yang hanya ada gambar dua Paslon, perusakan alat peraga kampaye dan berbagai fenomena dugaan pelanggaran lainnya.
“Apa yang dilakukan Zulkifli Hasan adalah politisasi Bansos untuk kepentingan paslon tertentu. Dan, ini bukan saja salah. Jelas apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu bisa disebut politically incorrect, politically wrong and politically unethical,” ujar Todung.
Todung menegaskan bahwa TPN Ganjar Mahfud agar penyaluran Bansos tidak dipolitisasi dan tidak diakui secara sepihak serta menguntungkan Paslon tertentu dikarenakan Bansos dari uang rakyat, penyalurannya pun disetujui DPR dan pemerintah.
Lalu Todung mengatakan bahwa TPN Ganjar Mahfud berjanji dan memiliki komitmen meluncurkan kartu sakti yang berisi agregrasi semua Bansos dalam satu kartu.
“TPN Ganjar Mahfud sudah berjanji akan meluncurkan kartu sakti yang isinya adalah agregrasi dari semua Bansos dalam satu kartu, jadi inilah wujud komitmen tinggi dari Ganjar Mahfud dalam mensejahterakan rakyat Indonesia,” pungkasnya.
