JCCNetwork.id – Tenaga kesehatan di rumah sakit daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy Ambon, Maluku menutup layanan kesehatan sebagai bentuk protes mereka atas hak-hak yang belum dibayarkan. Bahkan, hak mereka yang belum terbayarkan sudah berlansung sejak lama.
Akibat aksi penutupan layanan kesehatan ini menyebabkan sejumlah pasien baru tak mendapat layanan. Sedangkan pasien yang di dalam masih mendapat perawatan dan tetap dilayani.
“Mulai hari ini kami menutup layanan rumah sakit untuk pasien yang datang, sedangkan pasien yang sementara menjalani perawatan tetap kami layani,” Kata salah satu dokter di RSUD Dr M. Haulussy Ambon, Isabella Hulisellan, Senin (18/12/2023).
“Sejujurnya hati nurani kami tidak mau menutup pelayanan ini, tetapi hak kami di telantarkan manajemen. Kami juga butuh uang untuk menghidupi keluarga,” tambahnya.
Menyikapi hal tersebut, Presidium Forum Komunikasi Mahasiswa Maluku Jabodetabek (FKMMJ), Ahmad Fatsey turut memberi respon atas kejadian tersebut.
Menurutnya, dengan tidak terbayarnya hak-hak tenaga kesehatan tersebut membuktikan pemerintah Provinsi Maluku tidak beres dalam mengurusi kesehatan di negeri bertajuk Al Mulk tersebut.
“Ini menunjukan betapa buruknya layanan kesehatan di Maluku yang harusnya diperhatikan. Termasuk juga dengan hak-hak para tenaga kesehatan yang ada,” ujar Fatsey kepada JCCNetwork.id di Jakarta, Senin (18/12).
Kendati demikian, pihaknya juga meminta Gubernur Maluku agar bertindak bijak di akhir masa jabatannya ini. Pasalnya, Gubernur Maluku Murad Ismail harusnya meninggalkan legacy yang baik bagi Maluku dengan tidak meninggalkan beban pada pelayanan kesehatan.
“Pak Gubernur Murad Ismail harusnya bersikap bijaksana dengan memberikan hak-hak para nakes kita. Kan kasihan sudah berjalan lama ini tapi hak mereka terabaikan. Pak Murad harusnya meninggalkan legacy yang baik bagi Maluku, jangan sampai ini justru jadi beban untuk Maluku selanjutnya,” terang Fatsey.
Terakhir, Fatsey menegaskan pihanya berencana akan menyambangi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jakarta untuk setidaknya turut memperhatikan masalah ini.
“Kita akan coba audensi dengan pihak Kemenkes, semoga ada jalan terbaiknya untuk hak-hak para tenaga kesehatan di Maluku,” tukasnya.
