Wapres Minta Ada Penjelasan Produk Terafiliasi Israel: Bisa Merugikan Banyak Pihak

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma’ruf Amin menilai kebijakan Fatwa MUI berpotensi merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, Ma’ruf Amin mendesak adanya pihak yang menjelaskan lebih detail atas tindak lanjut dari Fatwa MUI tersebut.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada kejelasan soal produk mana saja yang dianggap berafiliasi dengan agresi Israel di Palestina.

- Advertisement -

“Agar supaya tidak ke mana-mana, itu memang harus ada penjelasan dari pihak terkait, yang mengetahui sebenarnya produk mana saja yang memang terafiliasi,” kata Ma’ruf dalam keterangannya yang dikutip JCCNetwork.id, Jumat (24/11/2023).

Wapres pun menegaskan agar kejelasan produk itu segera di lakukan, sebab apabila terlambat akan merugikan pihak lainnya yang sebenarnya belum tentu terlibat.

“Supaya tidak semua ke mana-mana, nabrak ke mana-mana. Sehingga (Fatwa MUI) itu bisa juga merugikan banyak pihak,” jelasnya.

- Advertisement -

Meski demikian, Ma’ruf tak mau menyalahkan secara keseluruhan dari Fatwa MUI tersebut. Ia menyebut bahwa MUI sudah menjalankan tugasnya dalam mendukung perjuangan Kemerdekaan Palestina.

“Saya kira MUI tentu menjalankan tugasnya dalam rangka mendukung Palestina, juga sejalan dengan pemerintah. MUI selain melakukan rapat umum, dia juga buat fatwa untuk tanda bahwa dia mendukung,” pungkasnya.

Di ketahui, sebelumnya MUI mengeluarkan Fatwa nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palistina pada 8 November lalu.

Fatwa tersebut menekankan bahwa bagi ummat muslim di Indonesia wajib mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel. Sedangkan mendukung agresi Israel terhadap Palestina hukumnya haram.

- Advertisement -

BACA LAINNYA

Evakuasi Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur Masih Berlangsung

JCCNetwork.id-Proses evakuasi korban kecelakaan antara commuter line dan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur masih berlangsung hingga Senin (27/4/2026). "Petugas memfokuskan...

BERITA TERBARU

EKONOMI

TERPOPULER