JCCNetwork.id – Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di lembaga penyelamat manusia dari bencana itu. Kabar ini menggemparkan masyarakat karena posisi yang diemban oleh tersangka merupakan jabatan strategis dalam penanggulangan bencana di negeri ini.
Tak hanya itu, yang membuat peristiwa ini semakin menarik perhatian publik adalah perlawanan yang dilakukan oleh Kabasarnas terhadap KPK.
Sebagai seorang militer aktif, yang bersangkutan berpendapat bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka seharusnya mengikuti mekanisme yang berlaku di TNI, bukan di KPK. Pendapat ini pun menjadi sorotan karena menyangkut statusnya sebagai prajurit TNI.
Sementara itu, KPK berencana menemui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada pekan depan. Banyak hal ingin dibahas pimpinan KPK dengan Panglima TNI terakit kasus yang menyeret Kepala Basarnas.
Salah satunya terkait KPK khawatir kasus dugaan suap ini bakal mangkrak seperti kasus pengadaan helikopter AW-101 oleh TNI AU yang juga diusut Puspom TNI.
“Itu yang akan kita bicarakan dengan panglima (kekhawatiran kasus dihentikan seperti Heli AW-101,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam keterangannya, Jumat (28/7/2023).
Di sisi lain, Presiden Jokowi pun turut memberikan pernyataan atas situasi ini, meminta semua pihak untuk mematuhi proses hukum yang sedang berjalan. Sementara itu, Panglima TNI juga akan segera menggelar pertemuan guna membahas isu yang berkaitan dengan militer ini.
“Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ (proyek), ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada,” ungkap Jokowi
dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
