JCCNetwork.id- Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, lewat akun Twitter @dennyindrayana menyoroti beberapa hal penting terkait pernyataan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Agus Andrianto terkait kasusnya telah naik ke tahap penyidikan.
Pertama, Denny Indrayana menekankan bahwa meskipun belum ada tersangka yang ditetapkan, peningkatan tahap penyidikan menunjukkan bahwa Bareskrim Polri memiliki pandangan bahwa tindak pidana telah terjadi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa konstruksi pemidanaan dan siapa yang akan dijadikan tersangka sudah dapat dianalisis dengan mudah olehnya.
Kedua, menurut Denny, proses hukum seharusnya menjadi jalan untuk menghadirkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Namun, hal itu hanya dapat terjadi jika penegakan hukum dilakukan dengan profesional, bermoral, dan berintegritas.
Dia mempertanyakan apakah penegakan hukum saat ini memenuhi syarat-syarat tersebut dan apakah praktik mafia hukum, seperti suap kepada oknum penegak hukum, sudah berhasil dihilangkan. Denny Indrayana juga mengungkapkan bahwa rakyat kecil sering menjadi korban mafia hukum dalam berbagai bentuk.
Ketiga, Denny mencatat bahwa perjuangan dalam menegakkan keadilan seringkali membawa risiko, terutama dalam sistem penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik. Dalam situasi tersebut, upaya untuk melawan ketidakadilan justru dapat menyebabkan risiko yang tidak kecil, bahkan sampai pada dikriminalisasi.
Dalam cuitannya, Denny menyebutkan bahwa usahanya untuk memperjuangkan agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengesahkan sistem proporsional tertutup telah terkabul.
Tindakan seperti itu bukanlah menghadirkan keonaran, melainkan merupakan bentuk memperjuangkan keadilan. Namun, ia menyadari bahwa upaya seperti itu tidak jarang menimbulkan risiko dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang merasa terganggu untuk melakukan kriminalisasi.
“Dalam suatu sistem penegakan hukum yang sedang tidak baik-baik saja, perjuangan melawan kedzaliman, menegakkan keadilan, tidak jarang justru membawa risiko yang tidak kecil, termasuk dikriminalkan,” tulisnya.
