JCCNetwork.id – Kelompok gerakan aktivis mahasiswa mengatasnamakan HMI Poros Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta tepatnya di bilangan Monas, Selasa (18/4/2023).
Mereka dalam tuntutannya mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua KPK Firli Bahuri.
Tuntutan itu disampaikan menyusul desas-desus konfilik pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari jabatannya selaku direktur penyelidikan KPK beberapa waktu lalu.
Koodinator Aksi HMI Poros Tengah, M Ikbal menilai, bahwa konflik terjadi antar Kapolri dan pimpinan KPK terkait pencopotan Brigjen Endar sangat kental kepentingan politik di dalamnya. Hal ini tentunya tidak baik untuk penegakan hukum di Indonesia, sebab kedua institusi penegak hukum ini di peralat.
“Sejatinya, kebijakan Ketua KPK Pak Firli Bahuri memberhentikan Brigjen Endar Priantoro juga syarat kepentingan politik sekalipun hal itu merupakan kewenangan ketua KPK.” kata Ikbal kepada awak media di Jakarta, Selasa (18/4/2023).
Selain itu, kapolri juga di ingatkan agar tidak mengintervensi atau menolak kebijakan ketua KPK meskipun Brigjen Endar Priantoro adalah anggota Polri aktif serta kebijakan Ketua KPK syarat muatan politik.
“Brigjen Endar kan di BKO kan ke KPK kalau KPK merasa tidak butuh lagi ya di kembalikan ke istitusi asal. KPK dan Polri dua institusi yang berbeda, beda pimpinan dan di atur dalam undang-undang yang berbeda masing-masing bertanggung jawab langsung terhadap presiden. Reaksi terhadap dugaan pelanggaran ketua KPK dan pemberhentian Brigjen Endar. Kedua langkah ini merupakan reaksi politik interes yang di mainkan oleh masing kelompok semua arahnya Politik 2024, tidak ada demi keadilan atau reformasi struktural,” tegas Ikbal.
“Dagelan politik yg dimainkan sudah dapat di pahami dengan mudah oleh rakyat, antara Ketua KPK dan Kopolri ini kan terkait siapa backing siapa untuk kepentingan Politik 2024, substansinya order politik ahirnya saling sandera,” tambahnya.
Lebih ironis lagi, kata mereka, permainan politik interes ini disukseskan menggunakan lembaga Negara, baik KPK maupun Polri sebagai Institusi penegak hukum telah di peralat untuk menyukseskan agenda-agenda politik.
“Menurut kami ini sangat fatal. Maka ketua KPK Firli Bahuri dan Kapolri Listio Sigit Prabowo layak di berhentikan. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab Presiden Jokowi dan DPR,” pungkasnya.
Dapatkan Berita Update di Google Berita
