JCCNetwork.id- Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menegaskan bahwa informasi mengenai Surat Izin Mengemudi (SIM) yang disebut-sebut akan berlaku seumur hidup dan dapat diperoleh secara gratis merupakan kabar bohong atau hoaks. Hingga saat ini, ketentuan masa berlaku SIM di Indonesia masih lima tahun sejak tanggal penerbitan.
Penegasan tersebut disampaikan Korlantas Polri menyusul beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan adanya perubahan kebijakan terkait masa berlaku dan biaya penerbitan SIM. Informasi tersebut menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut aturan administrasi bagi para pengendara kendaraan bermotor.
Melalui akun Instagram resminya, @korlantaspolri.ntmc, Korlantas Polri secara tegas membantah kabar tersebut. Pernyataan itu disampaikan sebagaimana dikutip pada Senin (9/11/2026).
“Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya kebijakan SIM tanpa biaya atau berlaku seumur hidup, dan itu hoax!” tulis Korlantas Polri melalui akun instagram resmi @korlantaspolri.ntmc, dikutip Senin (9/11/2026).
Korlantas menjelaskan bahwa mekanisme penerbitan maupun perpanjangan SIM masih mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, belum ada kebijakan resmi yang menghapus kewajiban perpanjangan SIM setiap lima tahun ataupun menggratiskan seluruh proses penerbitannya.
Polri juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama apabila berkaitan dengan perubahan kebijakan pemerintah dan pelayanan kepolisian.
“Ketentuan resmi penerbitan dan perpanjangan SIM diatur jelas berdasarkan regulasi negara untuk mendukung keselamatan berlalu lintas,” kata Korlantas.
Selain membantah kabar SIM gratis, Korlantas turut menjelaskan dasar hukum yang mengatur biaya pelayanan penerbitan dan perpanjangan SIM. Salah satu regulasi yang menjadi acuan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan ketentuan tersebut, penerimaan negara yang berasal dari pelayanan kepolisian merupakan bagian dari PNBP yang wajib disetorkan ke kas negara. Penerimaan itu selanjutnya menjadi salah satu sumber pendapatan negara untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Karena itu, informasi yang menyebutkan bahwa seluruh layanan penerbitan SIM akan diberikan tanpa biaya tidak dapat dianggap sebagai kebijakan resmi sebelum terdapat perubahan regulasi yang ditetapkan pemerintah.
SIM Bukan Sekadar Dokumen Administrasi
Korlantas Polri juga memberikan penjelasan mengenai alasan SIM tidak diberlakukan seumur hidup. Ketentuan tersebut berkaitan dengan fungsi SIM sebagai bukti kompetensi seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor sekaligus instrumen pendataan pengemudi.
Penjelasan itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya Pasal 86 ayat 1, 2, dan 3.
Dalam aturan tersebut, SIM memiliki sejumlah fungsi penting. Pertama, sebagai bukti kompetensi bagi seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk mengemudikan kendaraan bermotor.
Kedua, SIM berfungsi sebagai tanda registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat identitas lengkap pemiliknya. Data tersebut menjadi bagian dari sistem administrasi kepolisian dalam melakukan pendataan terhadap para pengemudi.
Ketiga, informasi yang tercatat dalam registrasi pengemudi dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, serta identifikasi forensik kepolisian apabila diperlukan.
“SIM berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi, sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi dan data pada registrasi pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan dan identifikasi forensik kepolisian,” katanya.
Dengan fungsi tersebut, SIM tidak hanya menjadi dokumen yang menunjukkan bahwa seseorang diperbolehkan mengemudikan kendaraan, tetapi juga memiliki peran dalam sistem administrasi dan penegakan hukum lalu lintas.
Masa berlaku selama lima tahun menjadi bagian dari ketentuan administrasi SIM yang saat ini masih diterapkan. Pemegang SIM diwajibkan melakukan perpanjangan sebelum masa berlakunya berakhir apabila ingin tetap menggunakan dokumen tersebut secara sah.
Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk selalu mengacu pada informasi dari saluran resmi kepolisian apabila menemukan kabar mengenai perubahan aturan SIM. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat tidak terpengaruh informasi keliru yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
Dengan demikian, sampai Senin (9/11/2026), kebijakan SIM berlaku seumur hidup dan gratis belum diberlakukan. Masyarakat tetap harus mengikuti ketentuan masa berlaku lima tahun serta prosedur penerbitan dan perpanjangan SIM sesuai peraturan yang berlaku.
