JCCNetwork.id- Hubungan Indonesia dan Singapura menjadi sorotan menyusul kebijakan pengurangan pasokan gas bumi Indonesia ke Singapura sekitar 8% sejak 24 Oktober 2026 serta kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pemerintah Indonesia menyatakan kebijakan tersebut bertujuan memprioritaskan kebutuhan domestik, sementara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pasokan yang diberikan masih memenuhi batas minimum sesuai kontrak.
“Negara kita adalah negara yang menghormati kontrak dan aturan. Jadi, jangan mengajari Indonesia bagaimana menghormati kontrak,” kata Bahlil dalam konferensi pers.
Di sisi lain, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengingatkan pentingnya pemenuhan komitmen perjanjian, mengingat gas bumi menyumbang hingga 95% produksi listrik Singapura, meskipun pengurangan pasokan Indonesia diperkirakan kurang dari 2% kebutuhan gas harian negara tersebut.
Ketegangan juga dipicu kabut asap yang menyebar ke Singapura, Malaysia, dan Timor-Leste, sehingga Singapura menawarkan bantuan sekaligus mengirimkan pemberitahuan kepada perusahaan Indonesia yang dinilai terkait kebakaran. Menteri Senior Singapura K. Shanmugam turut mengkritik pernyataan pejabat Indonesia mengenai hutan sebagai penyedia oksigen bagi negara tetangga.
Di tengah situasi tersebut, kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan ke Indonesia dijadwalkan pada 27 Oktober 2026 untuk memperkuat komunikasi bilateral.
Persoalan semakin kompleks setelah Temasek dan GIC membantah tuduhan bahwa mereka menekan MSCI terkait kemungkinan penurunan status pasar saham Indonesia, sehingga isu energi, lingkungan, dan pasar modal menjadi bagian dari dinamika hubungan kedua negara.
