JCCNetwork.id- Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan menjadi alarm serius bagi pemerintah. Berhari-hari, sepeda motor, mobil pribadi, bus hingga truk harus mengantre untuk mendapatkan BBM. Ironisnya, di tengah klaim Pertamina bahwa stok masih aman dan mencukupi, masyarakat justru menghadapi kenyataan berbeda di lapangan.
Bahkan, kabarnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sampai menghentikan sementara pembelajaran tatap muka selama sepekan untuk mengurangi mobilitas warga akibat persoalan BBM.
Sekjen Pasbata, Budiyanto Hadinogoro, menegaskan pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, pengawasan distribusi, antisipasi kebutuhan BBM, hingga koordinasi antara Kementerian ESDM, BPH Migas dan Pertamina. Sebab, ketika persoalan energi sudah membuat sekolah mengubah sistem pembelajaran dan aktivitas ekonomi warga terganggu, masalahnya tidak lagi sekadar antrean di SPBU.
Bahkan, lanjut Budiyanto evaluasi juga harus mengarah pada jajaran menteri yang dianggap bertanggung jawab terhadap sektor energi. Menteri yang tidak mampu menyelesaikan persoalan rakyat semestinya harus dievaluasi bahkan mundur atau diganti.
“Menteri yang layak dievaluasi dan reshuffle, bukannya membantu memecahkan masalah atau trouble shooter namun jadi menteri trouble maker,” kata Budiyanto kepada awak media, Senin (14/9/2026).
Budiyanto juga mengingatkan agar pemerintah tidak melihat Indonesia hanya dari perspektif Jawa. Menurutnya, persoalan BBM di daerah harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan berpotensi merembet ke persoalan ekonomi yang lebih luas.
“Indonesia tidak hanya Jawa, kita prihatin sesama rakyat Indonesia masih ada saudara-saudara kita yang kesulitan mencari BBM jangan sampai berlarut-larut,” tuturnya.
Ia bahkan memberikan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak membiarkan persoalan tersebut berkembang menjadi krisis kepercayaan.
“Kasih peringatan semua menteri yang benar tidak bisa kerja untuk rakyat lebih baik ganti atau mundur. Pak Presiden akan didukung rakyat, namun jika membiarkan hal tersebut berlarut-larut maka rakyat tidak akan percaya dengan pemerintahan sekarang,” pungkasnya
