JCCNetwork.id- Pemerintah memastikan pasokan minyak mentah nasional tetap aman meskipun dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah terus menjadi perhatian dunia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan Indonesia kini tidak lagi bergantung pada impor minyak yang selama ini banyak dikirim melalui jalur strategis Selat Hormuz.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah telah melakukan diversifikasi sumber pasokan energi melalui kerja sama jangka panjang dengan sejumlah negara mitra. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan minyak mentah bagi kebutuhan domestik sekaligus mengurangi risiko gangguan pasokan akibat ketidakstabilan kawasan tertentu.
Menurut Bahlil, kontrak pengadaan minyak yang telah dijalin dengan berbagai negara di luar Timur Tengah membuat Indonesia memiliki alternatif sumber energi yang lebih luas. Dengan demikian, kondisi buka-tutup jalur pelayaran di Selat Hormuz tidak lagi menjadi faktor utama yang menentukan keberlangsungan pasokan minyak nasional.
“Kalau persoalan impor crude, sekalipun Selat Hormuz-nya sudah dibuka, tetap kita sudah melakukan kontrak jangka panjang dengan negara-negara lain,” ujar Bahlil saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (15/6/2026).
Meski demikian, pemerintah tetap membuka peluang untuk kembali meningkatkan pembelian minyak dari negara-negara Timur Tengah apabila harga yang ditawarkan dinilai lebih kompetitif dibandingkan sumber pasokan lainnya. Pertimbangan harga menjadi salah satu faktor penting dalam strategi pengadaan energi nasional karena berkaitan langsung dengan efisiensi anggaran negara.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan selalu memilih sumber minyak dengan nilai ekonomi terbaik guna menjaga keseimbangan fiskal. Kebijakan tersebut juga bertujuan menekan biaya impor energi sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tapi kalau harganya lebih kompetitif, maka tidak menentu kemungkinan juga untuk kita mencoba untuk membuka akses pasar di Middle East,” kata Bahlil.
Langkah diversifikasi pasokan minyak ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian pasar global. Sejumlah konflik geopolitik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan pentingnya memiliki sumber pasokan yang beragam agar tidak terjadi gangguan terhadap kebutuhan energi dalam negeri.
Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa Indonesia tengah memperluas kerja sama energi dengan Rusia. Melalui kerja sama tersebut, volume impor minyak diproyeksikan dapat mencapai sekitar 150 juta barel.
Pasokan minyak tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kebutuhan bahan bakar masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai sektor industri yang membutuhkan bahan baku berbasis minyak bumi. Pemerintah menilai kebutuhan industri terhadap minyak mentah dan produk turunannya terus meningkat seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi nasional.
Yuliot menjelaskan bahwa pemanfaatan minyak impor dari Rusia nantinya tidak sepenuhnya dikelola oleh PT Pertamina (Persero). Pemerintah juga melibatkan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas dalam skema distribusi dan pengelolaan pasokan tersebut.
Melalui mekanisme yang sedang disiapkan, pelaku industri akan memiliki akses lebih luas untuk memperoleh bahan baku energi secara langsung. Pasokan minyak tersebut dapat dimanfaatkan oleh sektor pertambangan, industri petrokimia, manufaktur bahan kimia, hingga berbagai industri pengolahan yang memerlukan produk turunan minyak bumi.
Bahan baku tersebut menjadi komponen penting dalam produksi berbagai kebutuhan industri seperti plastik, karet sintetis, serat tekstil, pupuk, deterjen, serta sejumlah produk manufaktur lainnya yang memiliki peran strategis dalam rantai pasok nasional.
“Ini kan juga ada industri juga ya kemudian ada kegiatan tambang juga, jadi kita bisa distribusikan untuk bahan baku petrokimia, kan juga diperlukan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (24/4).
Pemerintah berharap diversifikasi sumber impor dan perluasan kerja sama internasional dapat memperkuat ketahanan energi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas pasokan bagi masyarakat dan sektor industri. Dengan strategi tersebut, Indonesia dinilai lebih siap menghadapi gejolak pasar energi global tanpa harus bergantung pada satu kawasan pemasok tertentu.
