JCCNetwork.id- Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, Edison, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (9/6/2026), setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penyidik KPK sehari sebelumnya.
Edison terlihat memasuki gedung lembaga antirasuah sekitar pukul 08.52 WIB dengan mengenakan masker. Namun, saat tiba di lokasi, ia tidak memberikan pernyataan apa pun kepada awak media yang telah menunggu sejak pagi. Mantan pejabat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut memilih langsung memasuki area pemeriksaan tanpa menjawab pertanyaan wartawan terkait perkara yang menjeratnya.
Penangkapan terhadap Edison merupakan bagian dari operasi penindakan yang dilakukan KPK di sejumlah lokasi di Jakarta dan Sumatera Selatan pada Senin (8/6/2026). Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan praktik suap dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus yang sedang didalami penyidik berkaitan dengan pengadaan sejumlah proyek daerah, termasuk kegiatan yang berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat praktik pemberian uang yang berkaitan dengan pengaturan proyek dan proses pengadaan barang serta jasa di lingkungan pemerintah daerah tersebut.
Dalam operasi senyap itu, tim KPK mengamankan total 10 orang. Mereka terdiri dari lima penyelenggara negara dan lima pihak dari kalangan swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.
Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan awal dan gelar perkara, KPK menetapkan Edison sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap terkait proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Penetapan status hukum tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang dianggap cukup untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan.
Tidak hanya Edison, sejumlah pihak lain yang ikut diamankan dalam OTT tersebut juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian dugaan transaksi suap yang terjadi, baik sebagai pihak pemberi maupun penerima.
Hingga kini, KPK masih terus mendalami konstruksi perkara, termasuk aliran dana, mekanisme pemberian uang, serta keterlibatan pihak-pihak lain yang diduga ikut menikmati atau memfasilitasi praktik korupsi tersebut. Penyidik juga membuka kemungkinan pengembangan kasus apabila ditemukan bukti baru selama proses penyidikan berlangsung.
Kasus yang menjerat Bupati Muara Enim kembali menambah daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi. KPK menegaskan komitmennya untuk terus menindak praktik korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dinilai masih menjadi salah satu area rawan penyimpangan anggaran negara.
Sementara itu, masyarakat Muara Enim kini menantikan perkembangan proses hukum yang sedang berjalan, termasuk langkah pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan meski kepala daerahnya tengah menghadapi proses hukum di KPK.
