JCCNetwork.id- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh pihak tidak terburu-buru berspekulasi mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Menurutnya, isu tersebut perlu disikapi secara tenang agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Puan menegaskan, DPR tidak perlu membangun asumsi mengenai sesuatu yang belum terjadi. Ia mengajak semua pihak untuk lebih mengedepankan sikap proporsional dalam merespons berbagai wacana politik yang berkembang, termasuk mengenai posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
“Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” ucap Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026), dikutip.
Pernyataan itu sekaligus menjadi respons atas pertanyaan mengenai mekanisme ketatanegaraan yang harus ditempuh apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Meski demikian, Puan memilih tidak masuk terlalu jauh ke dalam pembahasan mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran. Ia menilai, pembicaraan mengenai mekanisme tersebut sebaiknya tidak mendahului perkembangan situasi yang sebenarnya.
Di sisi lain, dinamika di lingkungan DPR juga tengah diwarnai munculnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Puan mengakui telah menerima informasi mengenai adanya sejumlah anggota DPR yang mengusulkan penggunaan hak tersebut. Usulan itu disebut telah mendapatkan dukungan tanda tangan sekitar 25 anggota DPR.
Menanggapi perkembangan tersebut, Puan menyampaikan bahwa DPR akan terlebih dahulu mendengarkan dan menampung berbagai masukan yang disampaikan oleh anggota dewan maupun masing-masing fraksi.
Menurutnya, DPR baru saja memasuki masa persidangan sehingga terdapat sejumlah agenda dan aspirasi yang perlu dibahas sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Ia menjelaskan, berbagai masukan sebenarnya telah dihimpun sebelum masa persidangan resmi dibuka. Aspirasi tersebut disampaikan melalui fraksi-fraksi, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), serta para anggota DPR.
“Jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui BAM dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada,” ujar Puan.
Lebih lanjut, Puan memastikan bahwa usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut tidak akan diabaikan. DPR akan menindaklanjutinya dalam masa persidangan yang sedang berlangsung dengan terlebih dahulu melihat ketentuan serta prosedur yang berlaku.
Pembahasan nantinya akan diarahkan untuk menentukan bagaimana usulan tersebut diproses, pihak-pihak yang berwenang menindaklanjuti, serta tahapan mekanisme yang harus dilalui di lembaga legislatif.
Puan menegaskan, DPR masih perlu membahas secara internal sebelum mengambil keputusan mengenai tindak lanjut usulan tersebut. Dengan demikian, belum ada keputusan yang disampaikan mengenai kelanjutan usulan HMP terhadap Wakil Presiden Gibran.
“Kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” ucap Puan.
Munculnya usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut menjadi salah satu perkembangan politik yang mendapat perhatian publik, terutama karena berkaitan dengan posisi Wakil Presiden dalam pemerintahan.
Namun, Puan menekankan pentingnya mengikuti proses kelembagaan dan tidak mendahului keputusan yang belum diambil. DPR, kata dia, akan terlebih dahulu mempelajari masukan yang masuk sebelum menentukan mekanisme penanganannya.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa pimpinan DPR memilih menempatkan persoalan ini dalam koridor pembahasan parlemen. Sementara itu, wacana pengunduran diri Gibran maupun usulan pemakzulan masih perlu dibedakan sebagai dua persoalan yang tidak dapat langsung dianggap sebagai keputusan resmi.
DPR selanjutnya akan menelaah usulan yang disampaikan para anggotanya sesuai mekanisme yang berlaku selama masa persidangan ini.
