JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mencatatkan capaian positif di tingkat nasional setelah ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah terbaik tahun 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri. Penilaian tersebut menempatkan Jakarta dalam kategori kinerja tinggi dengan raihan skor 3,6762.
Penghargaan ini diberikan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari efektivitas program pembangunan hingga kualitas pelayanan publik. Hasil tersebut sekaligus memperkuat posisi DKI Jakarta sebagai salah satu daerah dengan sistem administrasi pemerintahan paling solid di Indonesia.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyebut capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran perangkat daerah. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjaga konsistensi kinerja pemerintahan.
“Ini hasil kerja bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DKI Jakarta, sehingga kami dapat mempertahankan prestasi ini. Mudah-mudahan bisa terus dijaga pada tahun-tahun berikutnya,” kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, dilansir Antara, Senin, 27 April 2026.
Menurutnya, penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan ke depan. Pemprov DKI, kata dia, akan terus memperkuat pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa otonomi daerah tidak hanya berbicara soal kewenangan administratif. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan publik yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Otonomi daerah harus diiringi ikhtiar berkelanjutan untuk memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia. Bukan hanya kepala daerah yang andal, tetapi juga jajaran OPD hingga tingkat kecamatan dan desa,” tegas Bima Arya.
Bima Arya menilai penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci utama keberhasilan otonomi daerah. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tidak cukup hanya ditentukan oleh kepala daerah, tetapi juga oleh kualitas birokrasi hingga tingkat paling bawah.
Sementara itu, dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-30, Pemprov DKI Jakarta menggelar upacara di halaman Balai Kota pada hari yang sama. Upacara tersebut dipimpin Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, yang membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa tema peringatan tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal secara optimal tanpa mengabaikan sinergi dengan pemerintah pusat.
“Tema Hari Otonomi Daerah 2026, ‘Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita’, mencerminkan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal secara optimal, dengan tetap bersinergi dengan pemerintah pusat,” ujar Uus.
Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat maupun pemangku kepentingan lainnya. Langkah ini dinilai penting guna memastikan pembangunan berjalan lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah ibu kota.
