JCCNetwork.id- Pemerintah memastikan ketersediaan pangan serta pasokan energi nasional tetap aman menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Berbagai langkah pengawasan distribusi hingga stabilisasi harga terus dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat selama periode Ramadan hingga Lebaran.
Pemerintah menempatkan stabilitas pasokan dan harga bahan pokok sebagai prioritas utama. Upaya ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan di pasar menjelang hari besar keagamaan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah terus memantau kondisi stok pangan nasional sekaligus memastikan harga tetap dalam batas yang terjangkau masyarakat. Menurutnya, pengawasan distribusi pangan menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan selama periode Lebaran.
Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026), ia menyatakan pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga melakukan pemantauan langsung di berbagai daerah.
“Saya mengurusi pangan, bagaimana Lebaran itu ketersediaan terjaga dan harga tetap terjangkau,” kata Zulhas, sapaan akrabnya, dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta dikutip, Kamis (5/3/2026).
Zulkifli Hasan—yang akrab disapa Zulhas—mengungkapkan dirinya telah meminta jajaran terkait untuk turun langsung ke sejumlah wilayah guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah juga diperkuat untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga di tingkat pasar.
Salah satu langkah yang didorong pemerintah adalah pelaksanaan bazar murah dan operasi pasar oleh pemerintah daerah. Program tersebut diharapkan mampu menekan harga bahan pokok sekaligus membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
“Saya juga sudah minta untuk keliling Indonesia, ke daerah-daerah, bertemu bupati dan wali kota agar menggelar bazar atau operasi pasar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai instrumen intervensi jika terjadi gejolak harga. Dana tersebut dapat digunakan untuk memberikan subsidi, baik dalam bentuk subsidi transportasi distribusi pangan maupun subsidi harga langsung kepada masyarakat.
Selain sektor pangan, pemerintah juga memberikan perhatian serius pada kesiapan pasokan energi nasional menjelang Lebaran. Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) dinilai menjadi faktor penting untuk mendukung mobilitas masyarakat selama masa mudik dan libur panjang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok energi nasional dalam kondisi aman. Hal itu disampaikannya setelah menggelar rapat koordinasi dengan Dewan Energi Nasional.
Menurut Bahlil, pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan BBM dan LPG di seluruh wilayah Indonesia selama periode Ramadan dan Lebaran.
“Kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM untuk menjelang Hari Raya Idulfitri, insyaallah, semuanya aman, termasuk LPG. Jadi tidak perlu ada keraguan, meskipun memang terjadi dinamika global di Iran dan Israel,” tegas Bahlil.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan energi, meskipun situasi geopolitik global, khususnya ketegangan di Timur Tengah, sempat memengaruhi harga minyak dunia.
Lebih lanjut, Bahlil memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga perayaan Idulfitri. Kebijakan tersebut diambil guna menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi daya beli masyarakat.
“Harga BBM bersubsidi saya pastikan sampai dengan Hari Raya tidak ada kenaikan. Sekalipun terjadi kenaikan harga minyak akibat konflik Israel, Amerika Serikat, dan Iran,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi tetap mengikuti mekanisme pasar yang diatur dalam regulasi energi nasional. Penyesuaian harga jenis BBM tersebut akan dilakukan sesuai perkembangan harga minyak mentah dunia.
Pemerintah juga menegaskan akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga hingga masa libur Lebaran berakhir. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aktivitas ekonomi nasional tetap berjalan stabil serta mobilitas masyarakat tidak terganggu oleh keterbatasan pasokan pangan maupun energi.
