JCCNetwork.id- Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun meraih skor tertinggi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 dengan nilai 82,3, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 72,32.
Survei ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur tingkat integritas dan potensi risiko korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Meski demikian, Wali Kota Madiun, Maidi, terseret kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan bermodus dana CSR dan penerimaan gratifikasi.
Maidi ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Thariq Megah, dan pihak swasta, Rochim Rudiyanto.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menekankan bahwa skor SPI tinggi bukan jaminan bebas dari korupsi.
“SPI pada dasarnya memberikan gambaran tingkat risiko terjadinya tindak pidana korupsi pada suatu instansi, bukan jaminan bahwa tindak pidana korupsi sama sekali tidak terjadi. Dengan skor tinggi atau dengan risiko yang dinilai rendah, tidak berarti nihil dari potensi penyimpangan,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (22/1/2026).
Budi menjelaskan, SPI dilakukan berbasis survei internal pegawai maupun masyarakat eksternal sebagai pengguna layanan publik.
Tujuannya adalah mengidentifikasi area berisiko yang membutuhkan penguatan regulasi, tata kelola, atau pengendalian internal.
“Hasil SPI tidak dimaksudkan sebagai bentuk pelabelan atau klaim bebas korupsi, melainkan sebagai alat diagnosis untuk mengidentifikasi area-area yang masih berisiko dan membutuhkan penguatan, baik dari sisi regulasi, tata kelola, maupun pengendalian internal,” jelas Budi.
“Oleh karena itu, KPK terus mendorong kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, untuk menindaklanjuti hasil SPI dengan perbaikan sistem secara berkelanjutan,” sambung Budi.
KPK mendorong kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil SPI dengan perbaikan sistem secara berkelanjutan.
Kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun itu kini tengah ditangani KPK untuk proses hukum lebih lanjut.
