JCCNetwork.id- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah daerah (pemda) harus memperbaiki pola belanja dan meningkatkan penyerapan anggaran jika ingin memperoleh tambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Pernyataan itu disampaikan dalam Bimbingan Teknis Golkar FPG DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).
Dalam forum tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah pusat tidak akan mempertimbangkan revisi kenaikan anggaran daerah apabila masih ditemukan praktik belanja yang tidak efektif maupun indikasi kebocoran anggaran.
“Saya pernah minta ke temen-temen Pemda daerah tingkat 1 dan 2, triwulan ke-4 tahun ini dan triwulan pertama tahun depan, perbaikilah cara anda membelanjakan uang dengan penyerapan anggaran, jangan ada bocor,” kata Purbaya.
Menurutnya, peluang penambahan TKD tetap terbuka, namun pemerintah pusat membutuhkan jaminan bahwa pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan dan akuntabel. Ia menegaskan siap memperjuangkan penambahan anggaran tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, apabila pemda menunjukkan perbaikan signifikan.
“Saya bilang kalau bagus nanti saya akan menghadap presiden minta anggaran Pemda direvisi dan kita mampu uang kita cukup. Jadi doain supaya saya berhasil supaya triwulan kedua saya bisa ngomong sehingga triwulan ketiga dan keempat anggaran bisa berubah,” katanya.
Purbaya juga membeberkan bahwa keputusan pemangkasan TKD sebelumnya mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden. Ia menyebut Prabowo sempat menunjukkan kekecewaan atas praktik belanja daerah yang dinilai banyak disalahgunakan, sehingga pemerintah memutuskan melakukan pengetatan.
“Kalau saya tanya Pak Presiden kira-kira gini, bukan tanya langsung ya. Kondisi kebatinan di sana seperti apa waktu itu. Rupanya beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang banyak diselewengkan. Jadi kalau saya sekarang menghadap presiden, ‘pak naikin (TKD)’, pasti gak dikasih,” tuturnya.
Pemerintah pusat hingga kini terus menekankan pentingnya reformasi pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung program pembangunan nasional serta memastikan setiap rupiah anggaran dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
