JCCNetwork.id- Pemerintah pusat mengambil langkah cepat menangani ketidakpastian yang dialami puluhan mahasiswa asal Papua yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa 56 mahasiswa belum menerima pembayaran beasiswa dari pemerintah daerah Papua dan Papua Pegunungan, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp37 miliar.
Tito menyampaikan hal tersebut seusai melapor kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/11).
Ia menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menghambat keberlangsungan studi para penerima beasiswa.
“Daripada kompleks, lamban, kasihan itu enggak bisa ditunda. Saran saya agar pembiayaannya diambil alih oleh Menteri Keuangan melalui LPDP,” ujar Tito.
Secara keseluruhan, lebih dari 300 mahasiswa Papua saat ini sedang menyelesaikan studi di berbagai negara, mulai dari Amerika Serikat hingga Australia.
Keterlambatan yang berulang dari pemerintah daerah disebut menjadi alasan utama usulan pengambilalihan pembiayaan oleh pemerintah pusat.
Usulan tersebut mendapat persetujuan langsung dari Presiden Prabowo. Tito memastikan seluruh data mahasiswa akan segera diserahkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk diproses lebih lanjut.
“Perintah presiden setuju, yang 37 (miliar) ini akan diambil alih oleh LPDP. Saya segera menyerahkan datanya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri,” kata Tito.
Melalui langkah ini, pemerintah pusat berharap keberlanjutan studi para mahasiswa Papua dapat terjamin tanpa terganggu masalah administrasi maupun keterlambatan pendanaan dari pemerintah daerah.
