JCCNetwork.id- Upaya pengusutan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan serta pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) kembali ditingkatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 12 saksi dari unsur swasta dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Senin, 17 November 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemanggilan ini merupakan bagian dari rangkaian panjang penyidikan yang sedang berlangsung.
“Pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin, 17 November 2025.
KPK memanggil saksi berinisial M, AA, S, F, HAG, UM, MF, AMS, BS, SB, FD, dan SM. Meski demikian, Budi belum dapat menjelaskan secara rinci poin-poin keterangan yang ingin digali dari masing-masing saksi tersebut.
Kasus yang tengah diselidiki ini berakar dari dugaan adanya penyimpangan dalam mekanisme pembagian tambahan kuota haji yang diberikan kepada Indonesia. Pemerintah memperoleh tambahan sebesar 20 ribu kuota untuk mempercepat antrean jamaah. Berdasarkan aturan, tambahan tersebut semestinya dialokasikan 92 persen untuk jamaah reguler dan delapan persen untuk jamaah haji khusus.
Namun, dalam praktiknya, sejumlah pihak diduga melakukan pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tambahan kuota itu justru dibagi rata masing-masing 50 persen untuk haji reguler dan khusus, sehingga membuka celah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan dugaan praktik jual beli kuota.
Sejauh ini, KPK telah memeriksa banyak pihak, termasuk pejabat internal Kemenag. Keterangan juga diminta dari sejumlah penyedia jasa travel umrah dan haji, salah satunya penceramah sekaligus pemilik biro perjalanan, Ustaz Khalid Basalamah.
Lembaga antirasuah itu sebelumnya juga telah dua kali memanggil mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan pertama dilakukan pada 7 Agustus 2025, dan yang kedua pada 1 September 2025. Yaqut dimintai keterangan terkait kebijakan dan proses pengambilan keputusan mengenai penambahan kuota haji saat dirinya masih menjabat.
