JCCNetwork.id- Pemerintah tengah memfinalisasi penerapan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras satu harga sebagai langkah strategis untuk menekan disparitas harga antarwilayah. Langkah ini diharapkan mampu menurunkan harga beras secara nasional dan memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan pokok tersebut dengan harga yang terjangkau.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penerapan HET beras satu harga merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menstabilkan pasar dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Tujuan kita adalah menurunkan harga supaya masyarakat bahagia,” kata Amran saat
Amran menambahkan, pemerintah secara aktif memantau pergerakan harga beras melalui sinergi lintas sektor, termasuk pelaksanaan operasi pasar yang terbukti efektif menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan di berbagai daerah.
Ia menyampaikan rasa syukurnya karena tren harga beras kini mulai menunjukkan penurunan di sejumlah wilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 23 provinsi mencatat deflasi beras, tiga provinsi berada dalam kondisi stabil, dan 12 provinsi masih mengalami inflasi.
“Tadi harga sudah dengar turun apa naik? Kita kan tujuannya menurunkan harga, kan? Sudah turun. Operasi pasar, alhamdulillah, berhasil karena tadi turun dan bahkan, perhatikan nggak tadi? Deflasi beras,” ujar Amran.
Meski begitu, pemerintah tetap waspada terhadap daerah-daerah yang masih mencatat harga beras di atas HET. Kementerian Pertanian, kata Amran, telah menurunkan tim khusus di 51 daerah untuk mempercepat penyesuaian harga agar sesuai dengan kebijakan nasional.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan bahwa pemerintah segera melaporkan hasil pembahasan perubahan HET kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Zulhas, pemerintah berencana menyederhanakan klasifikasi mutu beras dari dua kategori lama premium dan medium menjadi beras reguler dan beras khusus.
“Kami sudah rapat, tentu nanti kami akan laporkan ke Presiden dulu,” kata Zulhas.
Ia menekankan pemerintah sudah memiliki HET terbaru untuk beras. Namun, ia belum bisa memberikan bocoran.
“Sudah (ada HET), tapi belum bisa diumumkan sebelum melaporkan ke Presiden,” imbuh Zulhas.
Zulhas menegaskan, langkah penetapan beras satu harga ini tidak hanya soal pengendalian harga, tetapi juga menyangkut efisiensi sistem distribusi agar tidak terjadi kesenjangan antara harga di produsen, pedagang, dan konsumen.
Pemerintah optimistis kebijakan ini akan berdampak positif terhadap stabilitas pangan nasional, sekaligus menjadi dasar dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.
