JCCNetwork.id- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan pendekatan represif atau “tangan besi” dalam mengendalikan harga beras di pasar. Pernyataan ini disampaikan menyusul keluhan dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) yang menilai langkah pemerintah mencabut izin pedagang yang menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai tindakan berlebihan.
Alex menilai, pemerintah seharusnya memanfaatkan instrumen stabilisasi harga yang telah dimiliki, bukan menekan pedagang kecil yang tengah berupaya bertahan di tengah gejolak harga pangan.
“Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali. Bapanas dan Bulog harusnya tangkas bergerak di saat harga melonjak. Kini pemerintah malah ambil jalan pintas, bertindak represif pada pedagang,” tegas Alex dalam keterangannya, Rabu (29/10).
Menurutnya, kenaikan harga beras tidak perlu ditanggapi secara berlebihan jika pemerintah mampu menyalurkan subsidi secara tepat sasaran. Ia menekankan bahwa kelompok masyarakat rentan seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari berbagai program bantuan pangan, termasuk beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Dengan stok beras di gudang Bulog mencapai 3,8 juta ton, pemerintah bisa membantu kelompok sasaran tanpa harus khawatir. Terlebih, musim panen juga sudah makin dekat, di awal tahun 2026,” terangnya.
Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI itu menambahkan, bentuk intervensi yang lebih efektif untuk menekan lonjakan harga beras adalah dengan memperbaiki pola distribusi dan sistem logistik. Ia menilai rantai distribusi yang panjang membuat biaya pengiriman tinggi dan berimbas pada mahalnya harga di tingkat konsumen.
Selain itu, ia menyoroti kebijakan Perum Bulog yang diwajibkan membeli gabah petani tanpa mempertimbangkan kualitas. Menurutnya, kebijakan itu menuntut kesiapan dan ketelitian tinggi dari Bulog dalam mengelola hasil panen.
“Membeli gabah petani dengan mengabaikan kualitas, tentu penuh tantangan. Makanya, kerja tim Bulog harus melebihi rata-rata dalam penanganan gabah yang dibeli dari petani,” tukasnya.
Alex menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa stabilisasi harga beras hanya bisa dicapai melalui langkah komprehensif yang berpihak pada pedagang dan masyarakat kecil.
“Pemerintah mesti memperkuat distribusi dan keadilan logistik, agar rakyat di seluruh daerah bisa membeli beras dengan harga yang wajar,” tutup Alex.
