JCCNetwork.id- Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos, melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membahas langkah strategis peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang hingga kini masih berada dalam kategori rendah. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/10/2025), bersama Direktur Wilayah V KPK, Imam Turmudhi.
Dalam pertemuan itu, Sherly menjelaskan bahwa pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap indikator MCP serta menyusun rencana aksi (action plan) sebagai upaya memperbaiki skor pengawasan antikorupsi daerah tersebut.
“Ya tujuannya kedatangan saya berkonsultasi bagaimana meningkatkan skor MCP karena saat ini masih merah ya. Tadi sudah berkonsultasi dengan Pak Direktur wilayah V Imam Turmudhi, mengevaluasi setiap indikator dan action plan untuk meningkatkan ya,” tutur Sherly.
Gubernur Sherly mengungkapkan, rendahnya skor MCP Maluku Utara disebabkan oleh belum lengkapnya dokumen yang diunggah oleh sejumlah perangkat daerah ke sistem KPK, termasuk dokumen dari Inspektorat.
“Jadi salah satunya, skor aktif kita itu masih rendah karena ada dokumen-dokumen dari inspektorat itu yang belum di-upload. Monitoring untuk pelayanan publik dari pendidikan, kesehatan, Dukcapil, perizinan, ada dokumen-dokumen pun yang belum di-upload. Dari total 660 dokumen, kita masih ada sekitar 300-an dokumen yang belum di-upload,” kata dia.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh unggahan dokumen sebelum batas waktu November 2025. Sherly menyebut, KPK juga memberikan sejumlah rekomendasi teknis agar proses unggahan dokumen berjalan lancar dan tepat waktu.
“Tadi berdiskusi kendalanya di mana supaya semuanya bisa di-upload on time sebelum November,” ucap Sherly.
Saat ditanya mengenai isu lain seperti tambang ilegal di wilayah Maluku Utara, Sherly menegaskan bahwa pertemuan dengan KPK tidak membahas isu tersebut.
“Nggak, ini lebih ke administrasi untuk skor MCP,” tegasnya.
Ia juga menolak menanggapi pertanyaan wartawan terkait dugaan kepemilikan saham dirinya di PT Karya Wijaya yang disebut ilegal.
“Kita komunikasi urusan KPK saja,” ucapnya singkat.
