JCCNetwork.id- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sejak awal Januari 2025 kembali menjadi sorotan tajam.
Di tengah gencarnya pelaksanaan program ini untuk menjangkau 82,9 juta siswa dari jenjang SD hingga SMA atau sederajat, kasus keracunan makanan terus terjadi hampir setiap hari di berbagai daerah.
Data terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, hingga akhir September 2025, terdapat 70 insiden keamanan pangan yang menyebabkan 5.914 penerima manfaat mengalami keracunan.
Salah satu kasus terbaru terjadi di SD Negeri 01 Jakarta Timur. Diduga, sejumlah siswa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gedong 2, Pasar Rebo.
Namun, insiden ini tidak hanya memunculkan keprihatinan atas kualitas makanan, tetapi juga ketegangan di lapangan.
Saat seorang wartawan mencoba meliput kondisi dapur MBG di SPPG Gedong 2 pada Selasa (30/9/2025), ia mengalami intimidasi dan kekerasan fisik. Saksi menyebut, wartawan tersebut dicekik oleh seorang pegawai saat merekam video dari luar area SPPG.
SPPG sendiri merupakan unit operasional dalam program MBG yang bertugas menyiapkan makanan bagi siswa dan ibu hamil.
Terkait kejadian tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya akan segera melakukan klarifikasi terhadap SPPG Gedong 2.
“Nanti ada klarifikasi,” ujarnya kepada media, Rabu (1/10/2025). Namun, Dadan belum dapat memastikan apakah pelaku kekerasan merupakan pegawai resmi di unit tersebut. “Kami masih akan dalami lebih lanjut,” tambahnya.
Di sisi lain, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, angkat bicara.
Ia menyatakan bahwa MBG merupakan program yang mulia dan patut didukung, namun ia mengingatkan bahwa tata kelola di lapangan harus segera dibenahi.
“Program ini sangat bagus dan harus kita dukung. Tapi peristiwa keracunan tidak bisa dianggap kecil. Ini menyangkut nyawa manusia,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube pribadinya.
Menurut Mahfud, banyak ketidakjelasan di lapangan mengenai pihak yang bertanggung jawab.
Ia menyoroti minimnya pelibatan pemerintah daerah serta beban tambahan yang ditanggung guru yang tidak masuk dalam panitia program.
“Banyak guru yang tidak jadi panitia MBG tapi disuruh bersihkan peralatan makan. Bahkan ada yang diminta mengganti barang hilang padahal bukan tanggung jawabnya,” ungkapnya.
Mahfud menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh atas tata kelola program MBG agar tidak terus menimbulkan masalah di lapangan.
Sementara itu, kasus keracunan dan dugaan kekerasan terhadap wartawan menambah daftar panjang persoalan yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah dalam pelaksanaan program strategis nasional ini.
