JCCNetwork.id-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan keseriusannya dalam mengantisipasi berbagai kejahatan di sektor obat dan makanan melalui penguatan strategi nasional cegah tangkal. Komitmen ini ditegaskan dalam Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan 2025 yang digelar secara daring pada Senin (30/6).
Deputi Bidang Penindakan BPOM, Tubagus Ade Hidayat, mengungkapkan bahwa pola kejahatan di bidang obat dan makanan kian berkembang pesat. Tidak hanya terbatas pada metode lama, para pelaku kini memanfaatkan teknologi digital hingga memperluas distribusi lintas wilayah.
“Dalam masa efisiensi anggaran ini, kita harus memaksimalkan sumber daya yang ada. Penguatan teknologi mutakhir seperti artificial intelligence (AI) juga menjadi langkah strategis,” ujar Tubagus. Ia menekankan pentingnya pendekatan penindakan yang tidak lagi bersifat tunggal, melainkan terintegrasi multidimensi agar pencegahan lebih optimal.
BPOM juga menegaskan prinsip ultimum remidium, yakni penegakan hukum sebagai jalan terakhir. Fokus utama tetap diarahkan pada deteksi dini dan mitigasi risiko di hulu, guna meminimalkan potensi kejahatan sejak awal.
Forum tersebut turut menghadirkan Direktur Laboratorium Analisis Big Data dan Simulasi Sosial SBM ITB, Manahan Parlindungan Saragih Siallagan. Manahan menyoroti perlunya pola pikir sistem dalam membaca kompleksitas kejahatan obat dan makanan.
“Jangan terpaku pada satu sebab dan satu akibat saja. Kita harus memetakan berbagai loop sebab-akibat untuk mengetahui bagaimana intervensi di satu titik bisa memengaruhi titik lainnya,” katanya. Menurut dia, pola pikir sistem ini sangat krusial agar kebijakan publik yang lahir bisa lebih tepat sasaran, terukur, serta melibatkan banyak perspektif, khususnya di era big data.
Dalam kesempatan tersebut, BPOM turut memberikan penghargaan kepada sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dinilai konsisten mengimplementasikan fungsi cegah tangkal. Apresiasi diberikan pada kategori pemetaan kerawanan, penyusunan analisis, penggalangan pemangku kepentingan, hingga tindak lanjut rekomendasi.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa transformasi strategi cegah tangkal kini harus diarahkan pada penguatan sistem deteksi dini. “Kita tidak boleh hanya mengandalkan penindakan. Pencegahan yang kuat akan melindungi masyarakat sejak dini,” tuturnya. Taruna juga mengingatkan pentingnya sinergi antarwilayah dan antarunit kerja sebagai pondasi utama.
Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, Adrianus Eliasta Meliala, yang turut hadir sebagai narasumber, menekankan pentingnya peran publik. Ia mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap isu obat dan makanan ilegal. “Perlu dilihat bagaimana nada pembicaraan publik di ruang digital soal isu ini. Jika kesadaran kolektif tumbuh, pengawasan akan jauh lebih efektif,” kata Adrianus.
BPOM berharap forum ini tidak hanya menjadi ruang konsolidasi internal, tetapi juga membuka jalur kerja sama lintas sektor. Dengan begitu, langkah pencegahan dapat selalu satu langkah lebih maju dibanding modus para pelaku kejahatan.
Lewat berbagai inovasi, mulai dari regulasi hingga pemanfaatan teknologi, BPOM memastikan komitmen penuh untuk menjaga masyarakat Indonesia dari ancaman obat dan makanan ilegal yang dapat membahayakan kesehatan.
