JCCNetwork.id- Pemerintah akan meresmikan 80 ribu Koperasi Merah Putih pada 19 Juli 2025, tepat sepekan setelah peringatan Hari Koperasi Nasional dan usai kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Peresmian ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan bahwa mulai 1 Juli 2025, koperasi desa dan kelurahan yang tergabung dalam program Merah Putih sudah dapat mengajukan pinjaman ke perbankan nasional, khususnya bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI dan BNI.
“Plafon kredit sudah bisa digunakan, plafonnya, bukan membagikan ya, (tapi) plafon pinjaman sudah bisa digunakan,” kata Zulhas seusai Rapat Koordinasi Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Rabu (26/6).
Untuk mendapatkan pembiayaan, koperasi desa diwajibkan menyusun proposal usaha secara detail dan terukur. Proposal harus mencantumkan jenis usaha yang akan dijalankan, seperti agen sembako, pangkalan gas elpiji, atau distribusi pupuk, serta estimasi penggunaan modal.
Zulhas mencontohkan, bila koperasi mengajukan pinjaman Rp500 juta untuk usaha pupuk, bank akan mengevaluasi nilai riil dari kebutuhan usaha tersebut. Ia mencontohkan kalau ternyata setelah dicek kebutuhan riilnya hanya Rp50 juta, ya bank hanya memberikan Rp50 juta
Guna menjamin kesiapan pengelola, pemerintah telah memberikan pelatihan teknis kepada para pengurus koperasi. Pelatihan mencakup penyusunan proposal usaha, pemanfaatan teknologi informasi, hingga manajemen koperasi berbasis profesional.
Zulhas menekankan bahwa dana yang akan digunakan berasal dari skema pinjaman, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tata kelola keuangan koperasi harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.
“Ini demi menjaga keberlanjutan usaha dan pertanggungjawaban keuangan Kopdes”. Kata Zulhas
Pemerintah berharap Koperasi Merah Putih bisa menjadi motor penggerak perekonomian rakyat dari bawah, sekaligus memperkuat kemandirian desa dalam menciptakan usaha yang berbasis kebutuhan riil masyarakat. Program ini juga ditujukan untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan akses usaha di wilayah pedesaan.
