JCCNetwork.id- Polemik terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus mencuat di tengah ketidakpuasan yang meluas dari berbagai kelompok pekerja, terutama honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan yang awalnya dimaksudkan untuk membantu menyediakan perumahan bagi rakyat ini, kini justru menuai kritik dan dianggap menambah beban finansial bagi sebagian besar kalangan pekerja yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program tersebut.
Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Bondowoso, Jufri, yang juga menjabat sebagai ketua Ikatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (IP3K),
menegaskan bahwa Tapera tidak relevan dengan kebutuhan mereka dan lebih cenderung menambah beban finansial bagi pekerja honorer dan PPPK.
Penolakan terhadap Tapera tidak hanya datang dari kalangan honorer dan PPPK. Gelombang aksi protes juga terus berlanjut dari kelompok buruh dan mahasiswa. Mereka menyuarakan ketidaksetujuan mereka dengan kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kaum pekerja yang paling membutuhkan dukungan finansial.
Dalam aksi-aksi yang dilakukan, para demonstran menuntut agar pemerintah meninjau ulang kebijakan Tapera dan mencari solusi yang lebih adil dan realistis bagi para pekerja.
Merespons hal tsb, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, memastikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tetap jalan sesuai aturan undang-undangnya. Program itu tetap jalan meski ada penolakan massa.
Namun, di tengah penolakan yang keras, pemerintah, melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mohammad Zainal Fatah, tetap bersikukuh untuk melanjutkan implementasi program Tapera sesuai dengan undang-undang yang ada. Fatah menegaskan bahwa Tapera merupakan program yang dirancang untuk jangka panjang dan bertujuan untuk memberikan akses perumahan yang lebih luas kepada seluruh lapisan masyarakat.
