JCCNetwork.id- Ketua Bidang Politik DPP Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Simson Simanjuntak, menegaskan bahwa jika wacana penggunaan hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 tidak mendapat dorongan yang memadai di parlemen, maka tanggung jawab untuk bertindak harus jatuh kepada masyarakat sipil.
Dalam pernyataannya kepada wartawan, Simson menyatakan, “Pun kalau di DPR hak angket yang tidak terjadi dan tidak maksimal tidak terwujud, mau tidak mau masyarakat sipil yang harus bersikap.” Hal ini menjadi sorotan karena menyoroti potensi kebuntuan dalam upaya memeriksa dugaan pelanggaran dalam proses demokrasi.
Simson menekankan bahwa tidak hanya calon presiden dan partai politik yang kalah yang merasa resah dalam situasi ini, melainkan juga masyarakat sipil yang memiliki kesadaran politik yang kuat juga harus kuat memiliki keresahan terhadap situasi politik saat ini.
“Artinya apa bukan hanya capres dan partai yang kalah yang menjadi resah, tetapi masyarakat sipil yang sadar akan politik itu yang harus bersikap,” katanya.
Menyikapi potensi kebuntuan di parlemen, Simson menegaskan bahwa aksi masyarakat sipil menjadi penting sebagai solusi alternatif. “Kalau buntu di parlemen ya mau enggak mau ya parlemen jalanan lah solusinya tetap harus ada sikap biar jangan berulang begini terus,” tegasnya.
Pernyataan Simson yang juga aktivis senior 98 ini mencerminkan kekhawatiran akan stagnasi dalam penegakan demokrasi dan perlindungan terhadap integritas pemilihan umum. Di tengah ketidakpastian ini, panggilan untuk keterlibatan masyarakat sipil menjadi semakin penting sebagai garda terdepan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik.
