JCCNetwork.id- Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP mengonfirmasi pencabutan laporan terhadap Rocky Gerung di Bareskrim Polri. Johannes Oberlin Lumban Tobing, sebagai juru bicara tim, mengungkapkan keputusan ini sebagai inisiatif pribadinya, bukan atas perintah dari partai.
“Iya, akan saya cabut. Saya pelapor atas nama pribadi, saya putuskan untuk mencabut,” kata Johannes dalam keterangannya, Selasa (28/11/2023) dikutip Inisiatifnews.
Proses pencabutan laporan sedang dalam tahap persiapan, di mana Johannes tengah menyusun semua dokumen yang diperlukan.
“Surat sedang saya persiapkan untuk saya serahkan kepada penyidik,” sambungnya.
Johannes menjelaskan alasan di balik keputusannya, menyatakan bahwa Rocky Gerung dianggap menyuarakan kebenaran dalam kritiknya terhadap Presiden Jokowi. Menurut Johannes, Rocky mencerminkan pandangan bahwa Jokowi tidak lagi memprioritaskan kepentingan rakyat, melainkan lebih fokus pada diri dan keluarganya.
“Apalagi setelah melihat keputusan MK (Mahkamah Konstitusi), terbukti Paman Usman diberhentikan dari ketua MK. Tak lama anaknya Gibran maju jadi cawapres. Ini di luar akal sehat saya sebagai yang anti kepada pelanggaran hukum. (Jokowi) menerabas hukum, menghalalkan segala cara untuk ambisi berkuasa. Itu alasan saya,” ucapnya.
Kasus ini terkait dengan kejadian pada 29 Juli 2023, di mana Rocky dianggap melakukan penghinaan dan ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Gedung Aula Muzdalifah Islamic Center, Bekasi.
Rocky dihadapkan pada beberapa pasal, termasuk Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
