JCCNetwork.id – Front Rakyat Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Dalam aksi yang mengusung tema “Rakyat Bersatu Makzulkan Gibran” tersebut, massa menyuarakan desakan agar persoalan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan SMA milik Gibran Rakabuming Raka dikawal dan ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum (APH).
Koordinator aksi, Aburizal Bahta, dalam orasinya menyampaikan bahwa persoalan Suket Penyetaraan milik Gibran tidak boleh berhenti pada polemik politik maupun pernyataan pengunduran diri. Menurutnya, DPR RI harus menjalankan fungsi pengawasan dengan mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut proses penerbitan surat tersebut.
“Kedatangan kami ke sini meminta kepada DPR RI agar menekan aparat untuk mengusut keluarnya Suket milik Gibran yang kami duga ada unsur tindak pidananya,” tutur Abu dalam orasinya, Kamis (12/11/2026), di Senayan.
Selain Aburizal Bahta, Fauzan Ohorella yang turut hadir dalam aksi tersebut juga menyampaikan orasi. Ia menegaskan bahwa pernyataan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang berkaitan dengan penerbitan Suket Penyetaraan tersebut.
“Kan jelas itu putusannya, bahwa Suket itu bukan produk hukum sehingga dibatalkan. Nah, yang menjadi kecurigaan kami, Suket ini adalah tindakan yang kami duga mengandung unsur pidana dan harus diusut oleh APH,” ucap Fauzan.
Lebih lanjut, Fauzan menilai bahwa persoalan administrasi negara tidak dapat dianalogikan secara sederhana seperti hubungan kerja dalam sebuah perusahaan. Menurutnya, Republik Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki mekanisme pertanggungjawaban administrasi maupun pidana.
“Republik Indonesia ini bukan perusahaan. Jangan menggunakan analogi ketika ada karyawan yang mengajukan pengunduran diri, lalu persoalannya dianggap selesai begitu saja. Suket ini melekat dan menjadi bagian dari perangkat administratif yang berkaitan dengan Gibran. Jangan seolah-olah setelah menyampaikan pengunduran diri, peristiwa penerbitan Suket Penyetaraan ini juga otomatis selesai,” tegas Fauzan.
Ia menambahkan, setiap dugaan pelanggaran hukum dalam proses penerbitan dokumen administrasi negara harus tetap diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, apabila ditemukan unsur pidana, aparat penegak hukum harus mengambil langkah sesuai kewenangannya tanpa intervensi kepentingan politik.
Dalam penutup aksi, Aburizal Bahta kembali mengajak masyarakat untuk turut mengawal persoalan Suket Penyetaraan SMA milik Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan bahwa partisipasi publik diperlukan agar proses penegakan hukum berjalan transparan dan tidak berhenti di tengah jalan.
“Kami mengajak warga dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal isu ini. Jangan sampai kita terkecoh dengan pernyataan pengunduran diri Gibran, lalu melupakan persoalan yang kami nilai perlu ditelusuri lebih jauh, khususnya dugaan tindak pidana terkait Suket Penyetaraan tersebut,” tutup Aburizal.
Front Rakyat Bersatu menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol publik terhadap penyelenggaraan negara. Mereka meminta DPR RI menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran hukum secara profesional, independen, dan akuntabel.
