JCCNetwork.id- Pemerintah Indonesia dan China bersiap memperluas hubungan ekonomi bilateral melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Indonesia-China Comprehensive Economic Partnership Agreement (IDC-CEPA). Kesepakatan untuk memulai proses perundingan perjanjian tersebut dijadwalkan dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan pemerintah Indonesia akan memanfaatkan momentum pertemuan tingkat tinggi tersebut untuk menyepakati tahapan perundingan bersama pemerintah China.
Menurut Susiwijono, komunikasi dan persiapan menuju pembentukan perjanjian perdagangan bilateral itu sebenarnya sudah berjalan. Pertemuan di KTT APEC nantinya menjadi bagian penting untuk mempertegas komitmen kedua negara dalam melanjutkan proses negosiasi.
“Nanti di KTT APEC kami akan ketemu China, kami akan sepakati prosesnya. Tapi secara proses sudah mulai,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat ditemui di kantornya di Jakarta.
Rencana pembentukan IDC-CEPA merupakan tindak lanjut dari pertemuan pejabat Indonesia dan China yang berlangsung di Beijing pada 26 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara telah menyatakan kesepakatan untuk mempercepat persiapan perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan, pemerintah China memberikan respons positif terhadap usulan Indonesia. Kedua pihak selanjutnya akan melakukan pemetaan terhadap berbagai sektor dan ruang lingkup kerja sama yang berpotensi dimasukkan ke dalam perjanjian.
Melalui IDC-CEPA, Indonesia berharap hubungan perdagangan dengan China tidak hanya bergantung pada mekanisme kerja sama regional yang selama ini sudah berjalan melalui Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China atau ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).
Susiwijono menjelaskan, kehadiran perjanjian bilateral tersebut diharapkan dapat memperluas akses dan peluang ekonomi kedua negara. Terlebih, China selama ini menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia, khususnya sebagai tujuan ekspor nonmigas terbesar.
Meskipun hubungan perdagangan kedua negara telah berkembang pesat, Indonesia dan China hingga kini belum memiliki perjanjian perdagangan bilateral yang secara khusus mengatur kemitraan ekonomi komprehensif.
Nilai Perdagangan Indonesia-China Capai 154,58 Miliar Dolar AS
Besarnya hubungan ekonomi kedua negara terlihat dari nilai perdagangan yang terus berkembang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total perdagangan Indonesia dan China sepanjang 2025 mencapai 154,58 miliar dolar AS.
Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia ke China tercatat sebesar 67,04 miliar dolar AS. Sementara itu, nilai impor Indonesia dari negara tersebut mencapai 87,54 miliar dolar AS.
Perbedaan nilai ekspor dan impor tersebut menyebabkan Indonesia mengalami defisit perdagangan sebesar 20,5 miliar dolar AS terhadap China pada 2025.
Kondisi ini menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan perjanjian perdagangan bilateral. Pemerintah diharapkan tidak hanya menjadikan IDC-CEPA sebagai sarana untuk meningkatkan nilai transaksi perdagangan, tetapi juga sebagai instrumen memperbaiki struktur perdagangan agar produk Indonesia memiliki daya saing lebih kuat di pasar China.
Peneliti makroekonomi dan pasar keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, menilai perjanjian CEPA memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan ACFTA.
Menurut dia, karakteristik CEPA memungkinkan kedua negara membangun kerja sama ekonomi yang lebih menyeluruh. Tidak hanya menyangkut perdagangan barang, perjanjian tersebut juga dapat mencakup berbagai bidang lain, termasuk investasi dan penguatan hubungan ekonomi lintas sektor.
“CEPA ini lebih komprehensif, harusnya manfaatnya lebih luas karena cakupan perjanjiannya juga lebih holistik,” kata Riefky kepada Xinhua pada Selasa (10/11), dikutip.
Dengan cakupan yang lebih luas, IDC-CEPA dinilai berpotensi memberikan manfaat tambahan bagi Indonesia maupun China. Namun, besarnya manfaat tersebut akan sangat bergantung pada materi kesepakatan dan kemampuan masing-masing negara memperjuangkan kepentingan ekonominya.
Indonesia Diminta Perjuangkan Ekspor Bernilai Tambah
Analis senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, mengingatkan agar pemerintah Indonesia memiliki strategi yang jelas dalam menghadapi perundingan IDC-CEPA.
Menurut Ronny, Indonesia sebaiknya tidak hanya mengejar peningkatan volume perdagangan dengan China. Lebih dari itu, perjanjian tersebut harus diarahkan untuk memperbaiki kualitas ekspor nasional sekaligus memperluas jenis produk yang dapat dipasarkan ke negara tersebut.
Salah satu langkah penting yang perlu diperjuangkan adalah penurunan atau penghapusan tarif bagi komoditas Indonesia yang memiliki potensi ekspor tinggi.
Selain hambatan tarif, pemerintah juga perlu mendorong penyederhanaan berbagai ketentuan perdagangan non-tarif yang selama ini dapat menjadi kendala bagi produk Indonesia untuk masuk ke pasar China.
Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan standar keamanan pangan, persyaratan sertifikasi, prosedur karantina, serta ketentuan teknis lainnya.
Apabila berbagai hambatan itu dapat diselesaikan melalui kesepakatan bilateral, peluang produk unggulan Indonesia untuk memperluas penetrasi pasar China dinilai semakin terbuka.
Sejumlah komoditas yang dinilai memiliki potensi besar di antaranya udang, kopi, kakao, rempah-rempah, serta berbagai jenis buah tropis.
Komoditas tersebut diharapkan tidak hanya memperoleh kemudahan akses pasar, tetapi juga mampu meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan ekspor nasional.
Ronny juga menyoroti pentingnya penguatan sektor manufaktur dan hilirisasi dalam perundingan tersebut. Menurut dia, Indonesia perlu mendorong ekspor produk olahan dan barang industri yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan hanya mengandalkan penjualan bahan mentah.
Beberapa produk yang dinilai berpeluang dikembangkan untuk pasar China meliputi komponen otomotif, baterai, produk elektronik, hingga berbagai produk turunan mineral.
Dengan strategi tersebut, hubungan perdagangan Indonesia-China diharapkan dapat memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian nasional.
“Dengan demikian, manfaat perdagangan tidak hanya dinikmati oleh sektor ekstraktif, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat basis industri nasional,” kata Ronny dalam wawancara terpisah dengan Xinhua.
UMKM Didorong Masuk Rantai Pasokan China
Selain memperkuat ekspor komoditas dan produk manufaktur, Ronny menilai IDC-CEPA juga harus memberikan ruang lebih besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut dia, keterlibatan UMKM menjadi salah satu aspek penting agar manfaat perjanjian perdagangan tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar dan pelaku industri berskala nasional.
Pemerintah perlu memperjuangkan akses bagi UMKM Indonesia untuk masuk ke dalam rantai pasokan perusahaan China maupun memanfaatkan platform perdagangan digital yang berkembang di negara tersebut.
Peluang itu dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemasaran produk lokal, meningkatkan kapasitas produksi, serta membuka akses terhadap jaringan distribusi internasional.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat, UMKM berpotensi menjadi bagian dari aktivitas perdagangan lintas negara dan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas produknya sesuai standar pasar internasional.
Di sisi lain, China juga memiliki kepentingan strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi dengan Indonesia.
Ronny menjelaskan, Indonesia merupakan mitra penting bagi China karena memiliki pasar domestik yang besar, kekayaan sumber daya alam, serta posisi geografis yang strategis di kawasan Asia Tenggara.
Melalui IDC-CEPA, perusahaan-perusahaan China berpeluang memperluas investasi di Indonesia, terutama pada sektor manufaktur, kendaraan listrik, industri baterai, petrokimia, dan ekonomi digital.
Indonesia juga berpotensi menjadi basis produksi bagi perusahaan China untuk menjangkau pasar yang lebih luas di kawasan ASEAN.
Menurut Ronny, kerja sama tersebut dapat memberikan keuntungan bagi kedua negara apabila dilakukan dengan mengintegrasikan keunggulan teknologi manufaktur dan jaringan produksi global China dengan sumber daya alam, pasar domestik, serta kemampuan industri pengolahan Indonesia.
Integrasi rantai pasokan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan perdagangan dan industri internasional.
Pemerintah Diminta Antisipasi Ketergantungan Impor
Meski memiliki peluang besar, pembentukan IDC-CEPA juga dinilai membutuhkan sejumlah langkah pengamanan agar keterbukaan perdagangan dan investasi tidak justru memperbesar ketergantungan Indonesia terhadap negara lain.
Ronny mengingatkan bahwa pemerintah perlu memastikan kerja sama ekonomi dengan China tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi industri nasional.
Menurut dia, peningkatan arus perdagangan dan investasi harus diimbangi dengan kebijakan yang mendorong penggunaan produk dalam negeri, penguatan kemampuan industri lokal, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja Indonesia.
Terkait defisit perdagangan Indonesia dengan China, Ronny menilai kondisi tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai kerugian ekonomi.
Pasalnya, sebagian barang yang diimpor Indonesia dari China merupakan bahan baku, barang antara, dan barang modal yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan produksi di dalam negeri.
Dengan demikian, impor dari China juga dapat berkontribusi terhadap aktivitas industri nasional, terutama apabila barang-barang tersebut digunakan untuk menghasilkan produk yang kemudian dipasarkan di dalam maupun luar negeri.
Namun, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa manfaat dari aktivitas perdagangan tersebut dapat dirasakan oleh pelaku usaha dan tenaga kerja domestik.
Ronny menekankan, investasi asing yang masuk melalui kerja sama ekonomi bilateral harus disertai keterlibatan pemasok lokal, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta transfer teknologi.
Selain itu, perusahaan yang berinvestasi juga perlu memenuhi standar lingkungan dan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
Langkah tersebut penting agar investasi tidak hanya menghasilkan peningkatan nilai transaksi dan kapasitas produksi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pengembangan industri nasional.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, perundingan IDC-CEPA menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menata kembali arah hubungan perdagangan dengan China.
Pemerintah diharapkan mampu memperjuangkan kesepakatan yang seimbang, memperluas akses pasar produk nasional, meningkatkan investasi produktif, serta memperkuat posisi industri dalam negeri.
Apabila dirancang dengan tepat, perjanjian ini berpotensi menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan Indonesia-China Siapkan Perundingan CEPA di KTT APEC
CEPA Indonesia-China Bidik Pasar Ekspor Lebih Luas
Indonesia-China Perkuat Kerja Sama Perdagangan dan Investasi
JCCNetwork.id- Pemerintah Indonesia dan China bersiap memperluas hubungan ekonomi bilateral melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Indonesia-China Comprehensive Economic Partnership Agreement (IDC-CEPA). Kesepakatan untuk memulai proses perundingan perjanjian tersebut dijadwalkan dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan pemerintah Indonesia akan memanfaatkan momentum pertemuan tingkat tinggi tersebut untuk menyepakati tahapan perundingan bersama pemerintah China.
Menurut Susiwijono, komunikasi dan persiapan menuju pembentukan perjanjian perdagangan bilateral itu sebenarnya sudah berjalan. Pertemuan di KTT APEC nantinya menjadi bagian penting untuk mempertegas komitmen kedua negara dalam melanjutkan proses negosiasi.
“Nanti di KTT APEC kami akan ketemu China, kami akan sepakati prosesnya. Tapi secara proses sudah mulai,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat ditemui di kantornya di Jakarta.
Rencana pembentukan IDC-CEPA merupakan tindak lanjut dari pertemuan pejabat Indonesia dan China yang berlangsung di Beijing pada 26 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara telah menyatakan kesepakatan untuk mempercepat persiapan perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan, pemerintah China memberikan respons positif terhadap usulan Indonesia. Kedua pihak selanjutnya akan melakukan pemetaan terhadap berbagai sektor dan ruang lingkup kerja sama yang berpotensi dimasukkan ke dalam perjanjian.
Melalui IDC-CEPA, Indonesia berharap hubungan perdagangan dengan China tidak hanya bergantung pada mekanisme kerja sama regional yang selama ini sudah berjalan melalui Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China atau ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).
Susiwijono menjelaskan, kehadiran perjanjian bilateral tersebut diharapkan dapat memperluas akses dan peluang ekonomi kedua negara. Terlebih, China selama ini menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia, khususnya sebagai tujuan ekspor nonmigas terbesar.
Meskipun hubungan perdagangan kedua negara telah berkembang pesat, Indonesia dan China hingga kini belum memiliki perjanjian perdagangan bilateral yang secara khusus mengatur kemitraan ekonomi komprehensif.
Nilai Perdagangan Indonesia-China Capai 154,58 Miliar Dolar AS
Besarnya hubungan ekonomi kedua negara terlihat dari nilai perdagangan yang terus berkembang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total perdagangan Indonesia dan China sepanjang 2025 mencapai 154,58 miliar dolar AS.
Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia ke China tercatat sebesar 67,04 miliar dolar AS. Sementara itu, nilai impor Indonesia dari negara tersebut mencapai 87,54 miliar dolar AS.
Perbedaan nilai ekspor dan impor tersebut menyebabkan Indonesia mengalami defisit perdagangan sebesar 20,5 miliar dolar AS terhadap China pada 2025.
Kondisi ini menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan perjanjian perdagangan bilateral. Pemerintah diharapkan tidak hanya menjadikan IDC-CEPA sebagai sarana untuk meningkatkan nilai transaksi perdagangan, tetapi juga sebagai instrumen memperbaiki struktur perdagangan agar produk Indonesia memiliki daya saing lebih kuat di pasar China.
Peneliti makroekonomi dan pasar keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, menilai perjanjian CEPA memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan ACFTA.
Menurut dia, karakteristik CEPA memungkinkan kedua negara membangun kerja sama ekonomi yang lebih menyeluruh. Tidak hanya menyangkut perdagangan barang, perjanjian tersebut juga dapat mencakup berbagai bidang lain, termasuk investasi dan penguatan hubungan ekonomi lintas sektor.
“CEPA ini lebih komprehensif, harusnya manfaatnya lebih luas karena cakupan perjanjiannya juga lebih holistik,” kata Riefky kepada Xinhua pada Selasa (10/11), dikutip.
Dengan cakupan yang lebih luas, IDC-CEPA dinilai berpotensi memberikan manfaat tambahan bagi Indonesia maupun China. Namun, besarnya manfaat tersebut akan sangat bergantung pada materi kesepakatan dan kemampuan masing-masing negara memperjuangkan kepentingan ekonominya.
Indonesia Diminta Perjuangkan Ekspor Bernilai Tambah
Analis senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, mengingatkan agar pemerintah Indonesia memiliki strategi yang jelas dalam menghadapi perundingan IDC-CEPA.
Menurut Ronny, Indonesia sebaiknya tidak hanya mengejar peningkatan volume perdagangan dengan China. Lebih dari itu, perjanjian tersebut harus diarahkan untuk memperbaiki kualitas ekspor nasional sekaligus memperluas jenis produk yang dapat dipasarkan ke negara tersebut.
Salah satu langkah penting yang perlu diperjuangkan adalah penurunan atau penghapusan tarif bagi komoditas Indonesia yang memiliki potensi ekspor tinggi.
Selain hambatan tarif, pemerintah juga perlu mendorong penyederhanaan berbagai ketentuan perdagangan non-tarif yang selama ini dapat menjadi kendala bagi produk Indonesia untuk masuk ke pasar China.
Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan standar keamanan pangan, persyaratan sertifikasi, prosedur karantina, serta ketentuan teknis lainnya.
Apabila berbagai hambatan itu dapat diselesaikan melalui kesepakatan bilateral, peluang produk unggulan Indonesia untuk memperluas penetrasi pasar China dinilai semakin terbuka.
Sejumlah komoditas yang dinilai memiliki potensi besar di antaranya udang, kopi, kakao, rempah-rempah, serta berbagai jenis buah tropis.
Komoditas tersebut diharapkan tidak hanya memperoleh kemudahan akses pasar, tetapi juga mampu meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan ekspor nasional.
Ronny juga menyoroti pentingnya penguatan sektor manufaktur dan hilirisasi dalam perundingan tersebut. Menurut dia, Indonesia perlu mendorong ekspor produk olahan dan barang industri yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan hanya mengandalkan penjualan bahan mentah.
Beberapa produk yang dinilai berpeluang dikembangkan untuk pasar China meliputi komponen otomotif, baterai, produk elektronik, hingga berbagai produk turunan mineral.
Dengan strategi tersebut, hubungan perdagangan Indonesia-China diharapkan dapat memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian nasional.
“Dengan demikian, manfaat perdagangan tidak hanya dinikmati oleh sektor ekstraktif, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat basis industri nasional,” kata Ronny dalam wawancara terpisah dengan Xinhua.
UMKM Didorong Masuk Rantai Pasokan China
Selain memperkuat ekspor komoditas dan produk manufaktur, Ronny menilai IDC-CEPA juga harus memberikan ruang lebih besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut dia, keterlibatan UMKM menjadi salah satu aspek penting agar manfaat perjanjian perdagangan tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar dan pelaku industri berskala nasional.
Pemerintah perlu memperjuangkan akses bagi UMKM Indonesia untuk masuk ke dalam rantai pasokan perusahaan China maupun memanfaatkan platform perdagangan digital yang berkembang di negara tersebut.
Peluang itu dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemasaran produk lokal, meningkatkan kapasitas produksi, serta membuka akses terhadap jaringan distribusi internasional.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat, UMKM berpotensi menjadi bagian dari aktivitas perdagangan lintas negara dan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas produknya sesuai standar pasar internasional.
Di sisi lain, China juga memiliki kepentingan strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi dengan Indonesia.
Ronny menjelaskan, Indonesia merupakan mitra penting bagi China karena memiliki pasar domestik yang besar, kekayaan sumber daya alam, serta posisi geografis yang strategis di kawasan Asia Tenggara.
Melalui IDC-CEPA, perusahaan-perusahaan China berpeluang memperluas investasi di Indonesia, terutama pada sektor manufaktur, kendaraan listrik, industri baterai, petrokimia, dan ekonomi digital.
Indonesia juga berpotensi menjadi basis produksi bagi perusahaan China untuk menjangkau pasar yang lebih luas di kawasan ASEAN.
Menurut Ronny, kerja sama tersebut dapat memberikan keuntungan bagi kedua negara apabila dilakukan dengan mengintegrasikan keunggulan teknologi manufaktur dan jaringan produksi global China dengan sumber daya alam, pasar domestik, serta kemampuan industri pengolahan Indonesia.
Integrasi rantai pasokan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan perdagangan dan industri internasional.
Pemerintah Diminta Antisipasi Ketergantungan Impor
Meski memiliki peluang besar, pembentukan IDC-CEPA juga dinilai membutuhkan sejumlah langkah pengamanan agar keterbukaan perdagangan dan investasi tidak justru memperbesar ketergantungan Indonesia terhadap negara lain.
Ronny mengingatkan bahwa pemerintah perlu memastikan kerja sama ekonomi dengan China tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi industri nasional.
Menurut dia, peningkatan arus perdagangan dan investasi harus diimbangi dengan kebijakan yang mendorong penggunaan produk dalam negeri, penguatan kemampuan industri lokal, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja Indonesia.
Terkait defisit perdagangan Indonesia dengan China, Ronny menilai kondisi tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai kerugian ekonomi.
Pasalnya, sebagian barang yang diimpor Indonesia dari China merupakan bahan baku, barang antara, dan barang modal yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan produksi di dalam negeri.
Dengan demikian, impor dari China juga dapat berkontribusi terhadap aktivitas industri nasional, terutama apabila barang-barang tersebut digunakan untuk menghasilkan produk yang kemudian dipasarkan di dalam maupun luar negeri.
Namun, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa manfaat dari aktivitas perdagangan tersebut dapat dirasakan oleh pelaku usaha dan tenaga kerja domestik.
Ronny menekankan, investasi asing yang masuk melalui kerja sama ekonomi bilateral harus disertai keterlibatan pemasok lokal, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta transfer teknologi.
Selain itu, perusahaan yang berinvestasi juga perlu memenuhi standar lingkungan dan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
Langkah tersebut penting agar investasi tidak hanya menghasilkan peningkatan nilai transaksi dan kapasitas produksi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pengembangan industri nasional.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, perundingan IDC-CEPA menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menata kembali arah hubungan perdagangan dengan China.
Pemerintah diharapkan mampu memperjuangkan kesepakatan yang seimbang, memperluas akses pasar produk nasional, meningkatkan investasi produktif, serta memperkuat posisi industri dalam negeri.
Apabila dirancang dengan tepat, perjanjian ini berpotensi menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia sekaligus memperkuat hubungan ekonomi kedua negara di tengah persaingan perdagangan global. daya saing ekspor Indonesia sekaligus memperkuat hubungan ekonomi kedua negara di tengah persaingan perdagangan global.
