JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai salah satu upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong partisipasi warga sekaligus memastikan berbagai kebijakan pembangunan dapat dipahami dan didukung masyarakat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa transparansi informasi harus menjadi bagian utama dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami terkait kebijakan maupun program yang dilaksanakan pemerintah daerah.
Rano menyampaikan hal tersebut saat memberikan paparan dalam kegiatan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Ia mengatakan, keterbukaan informasi tidak seharusnya dipandang hanya sebagai kewajiban administratif pemerintah dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, transparansi merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
Menurut Rano, Jakarta masih menghadapi sejumlah persoalan perkotaan yang membutuhkan penanganan secara berkelanjutan. Beberapa di antaranya adalah banjir, kemacetan lalu lintas, hingga persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan ibu kota.
Namun, ia menilai respons masyarakat terhadap berbagai persoalan tersebut menunjukkan perkembangan positif selama dua tahun pemerintahan yang dijalankannya bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Perubahan respons tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi, alasan, serta langkah-langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
“Namun, selama dua tahun kami menjalankan pemerintahan, respons masyarakat terhadap berbagai persoalan tersebut semakin baik karena mereka mendapatkan pemahaman,” ujar Rano seusai memberikan paparan dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/11), dikutip.
Ia menjelaskan, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Sebab, sebuah program tidak hanya membutuhkan perencanaan dan anggaran, tetapi juga dukungan serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.
Rano mencontohkan pekerjaan penggantian jaringan pipa air bersih milik PAM Jaya yang saat ini berlangsung di sejumlah kawasan Jakarta. Proyek tersebut dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga, terutama akibat aktivitas pekerjaan yang dapat memengaruhi kondisi lingkungan maupun kelancaran aktivitas masyarakat.
Meski demikian, menurut Rano, kondisi tersebut dapat diterima masyarakat apabila pemerintah mampu menyampaikan informasi mengenai tujuan dan urgensi pekerjaan secara terbuka.
Ia menjelaskan, sebagian jaringan pipa yang digunakan untuk mendistribusikan air bersih di Jakarta telah berusia sangat tua, bahkan mencapai sekitar 100 tahun. Karena itu, penggantian jaringan menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.
“Ketika masyarakat diberi penjelasan bahwa pipa yang sudah berusia 100 tahun memang harus diganti, mereka bisa memahami. Itulah salah satu bentuk keterbukaan informasi,” jelasnya.
Rano menilai contoh tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi kesalahpahaman terhadap kebijakan pembangunan. Dengan memperoleh informasi yang lengkap, warga dapat mengetahui alasan di balik pelaksanaan suatu proyek, termasuk manfaat yang akan dirasakan dalam jangka panjang.
Selain keterbukaan mengenai proyek pembangunan, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan forum Budget Talk secara berkala setiap tiga bulan.
Melalui forum tersebut, pemerintah menyampaikan perkembangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada masyarakat. Informasi yang dipaparkan mencakup realisasi anggaran, tingkat penyerapan, serta berbagai perkembangan pelaksanaan program yang dibiayai melalui anggaran daerah.
Rano mengatakan, penyampaian informasi APBD secara berkala merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk membuka ruang pengawasan publik. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui besaran anggaran yang dikelola pemerintah, tetapi juga dapat mengikuti sejauh mana anggaran tersebut direalisasikan.
“Setiap tiga bulan, melalui Budget Talk, kita sampaikan perkembangan APBD, sudah berapa persen penyerapannya, dan berbagai hal lainnya. Dengan begitu, masyarakat juga tahu. Ini merupakan bagian dari strategi keterbukaan,” ungkapnya.
Ia berharap keterbukaan informasi dapat terus diperkuat di seluruh jajaran pemerintahan DKI Jakarta. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu menyampaikan informasi mengenai program, kebijakan, serta penggunaan anggaran secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, akses informasi yang semakin terbuka akan memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk mengetahui sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan. Partisipasi warga juga diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov DKI Jakarta berupaya menjadikan transparansi sebagai landasan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah juga berharap keterbukaan komunikasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sehingga berbagai program pembangunan di Jakarta memperoleh dukungan yang lebih luas.
Bagi Rano, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjelaskan kebijakan kepada masyarakat serta membangun keterlibatan warga dalam proses pembangunan.
