JCCNetwork.id- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (12/11/2026) dengan salah satu agenda penting berupa pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR. Agenda tersebut menjadi sorotan menyusul pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Berdasarkan jadwal kegiatan yang dibagikan DPR pada Kamis pagi, Rapat Paripurna direncanakan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB. Pertemuan tersebut akan digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian karena berkaitan dengan langkah sejumlah legislator yang mengajukan hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi telah menandatangani pengajuan HMP pada Rabu (11/11/2026). Langkah tersebut berkaitan dengan polemik ijazah Gibran yang kembali menjadi perhatian publik.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa sebelumnya membenarkan adanya pengajuan hak menyatakan pendapat tersebut. Ia menyampaikan bahwa dukungan dari 120 anggota DPR telah terkumpul dan usulan itu akan dibawa ke forum paripurna untuk disampaikan secara resmi.
Dengan masuknya agenda tersebut dalam jadwal Rapat Paripurna, perkembangan pengajuan HMP terhadap Gibran menjadi salah satu hal yang akan dinantikan dalam pembahasan di tingkat DPR.
Meski demikian, pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR dalam rapat paripurna merupakan bagian dari tahapan kelembagaan. Proses selanjutnya tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku di parlemen.
Selain membahas pengajuan HMP, Rapat Paripurna DPR pada Kamis juga memiliki sejumlah agenda legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Salah satunya adalah penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang. RUU tersebut merupakan usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Setelah masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya, rapat akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menentukan apakah rancangan tersebut dapat ditetapkan sebagai RUU usul DPR.
Pembahasan mengenai tata cara pembentukan undang-undang menjadi salah satu agenda legislasi yang turut diperhatikan karena berkaitan dengan mekanisme penyusunan produk hukum di lingkungan parlemen.
DPR juga menjadwalkan pembahasan mengenai perpanjangan waktu penyelesaian RUU tentang Statistik. Dalam agenda tersebut, para anggota dewan akan membicarakan kebutuhan tambahan waktu pembahasan sebelum mengambil keputusan terkait usulan perpanjangan tersebut.
Dengan demikian, Rapat Paripurna kali ini tidak hanya berfokus pada pengumuman pengajuan hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran, tetapi juga mencakup sejumlah agenda pembentukan dan pembahasan regulasi.
Komisi III Panggil Kapolri Bahas Dugaan Penyadapan Presiden
Di luar agenda Rapat Paripurna, DPR juga menjadwalkan rapat kerja Komisi III bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut secara khusus akan membahas penegakan hukum dalam perkara dugaan penyadapan ilegal atau illegal interception terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi III DPR akan meminta penjelasan Kapolri mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan aparat kepolisian untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut.
Tidak hanya itu, para anggota Komisi III juga akan mendalami berbagai tindakan maupun aktivitas lain yang diduga dilakukan atau berada di bawah kendali para tersangka dalam perkara penyadapan ilegal tersebut.
Pembahasan ini dinilai penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai konstruksi perkara, peran masing-masing tersangka, serta kemungkinan adanya aktivitas lain yang berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Komisi III sebagai mitra kerja kepolisian memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Karena itu, keterangan Kapolri dalam rapat kerja tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai proses penyidikan dan perkembangan pengungkapan kasus.
Rangkaian agenda DPR pada Kamis ini pun mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari pengajuan hak menyatakan pendapat oleh 120 anggota dewan terkait Wakil Presiden Gibran, pembahasan rancangan undang-undang, hingga pengawasan penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Perhatian publik terutama tertuju pada Rapat Paripurna pukul 14.00 WIB, mengingat forum tersebut menjadi tempat penyampaian resmi usulan penggunaan hak anggota DPR yang sebelumnya telah ditandatangani oleh 120 legislator dari delapan fraksi.
