JCCNetwork.id-Pemerintah Aceh meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera merealisasikan rekonstruksi empat jembatan gantung yang rusak akibat banjir.
Permintaan tersebut disampaikan karena kerusakan infrastruktur dinilai mengancam keselamatan warga, terutama pelajar yang harus menyeberangi sungai untuk menuju sekolah.
Desakan itu disampaikana Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf, saat menerima Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana BNPB, Muhammad Dirhamsyah, di Banda Aceh, Selasa (28/7/2026).
M Nasir menegaskan, pembangunan kembali empat jembatan tersebut harus menjadi prioritas mengingat fungsinya sebagai akses utama masyarakat.
Selain mendukung kegiatan ekonomi, jembatan juga menjadi jalur penting bagi siswa, guru, dan pelayanan publik.
“Kami mendesak BNPB agar empat jembatan vital ini segera dibangun kembali. Penanganan ini sangat mendesak karena menyangkut keselamatan anak-anak sekolah dan keberlangsungan roda ekonomi masyarakat,” kata M Nasir.
Salah satu jembatan yang menjadi perhatian berada di Desa Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues.
Kerusakan jembatan gantung di kawasan itu memaksa siswa dan guru menyeberangi sungai melalui sisa konstruksi dengan berpegangan pada tali.
Kondisi tersebut menjadi sorotan setelah video aksi mereka beredar luas di media sosial.
Selain jembatan di Desa Kendawi, Pemerintah Aceh juga mengusulkan rekonstruksi Jembatan Sikundo di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Jembatan Gantung Lhok Kuyun di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, serta jembatan gantung penghubung Kecamatan Syamtalira Aron dan Kecamatan Samudera di Kabupaten Aceh Utara.
Menurut M Nasir, keempat jembatan tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga konektivitas antarwilayah sehingga percepatan pembangunan diperlukan agar aktivitas pendidikan, pelayanan masyarakat, dan distribusi barang kembali berjalan normal.
Pemerintah Aceh juga meminta pemerintah pusat mempercepat alokasi anggaran penanganan pascabencana untuk mendukung proses rekonstruksi.
Menanggapi usulan tersebut, Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana BNPB, Muhammad Dirhamsyah, menyatakan pihaknya akan mengawal usulan Pemerintah Aceh agar segera diproses di tingkat pusat.
“Pemerintah Aceh berharap pemerintah pusat melalui BNPB dapat memberikan perhatian khusus dan mempercepat alokasi anggaran penanganan pascabencana, sehingga proses belajar-mengajar dan mobilitas masyarakat dapat kembali normal,” ujarnya.
Ia menilai pemulihan akses transportasi di wilayah terdampak bencana menjadi langkah penting untuk mempercepat pemulihan aktivitas sosial, pendidikan, dan perekonomian masyarakat.
“Kami telah mencatat seluruh usulan prioritas ini dan siap menyampaikannya secara langsung kepada kepala BNPB pusat,” kata Dirhamsyah.
