JCCNetwork.id- Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wilayah I Sumatera akibat tidak memenuhi standar layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan pengawasan dan evaluasi program, sekaligus menegaskan penerapan prinsip tanpa toleransi terhadap pelanggaran dalam layanan publik berbasis gizi. BGN memastikan seluruh penyelenggara wajib memenuhi standar mutu, keamanan pangan, serta tata kelola yang akuntabel.
Hasil pemantauan hingga Maret 2026 mencatat sebanyak 567 SPPG di wilayah tersebut sempat dihentikan operasionalnya sebagai langkah korektif. Dari jumlah itu, sebanyak 450 SPPG telah kembali beroperasi setelah melalui proses perbaikan dan dinyatakan memenuhi ketentuan. Sementara itu, 117 unit lainnya masih dalam tahap penghentian operasional dan menjalani evaluasi lanjutan.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, menyatakan penghentian operasional dilakukan berdasarkan indikator evaluasi yang ketat dan terukur. Langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh unit layanan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
“Penghentian operasional dilakukan secara terukur dan berbasis indikator evaluasi yang ketat, guna memastikan seluruh SPPG memenuhi standar mutu, keamanan pangan, serta prinsip tata kelola yang akuntabel,” ujar Harjito di Jakarta, Kamis (19/3).
Menurutnya, proses pengawasan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mencakup pembinaan berkelanjutan. Setiap SPPG yang terdampak diwajibkan mengikuti pendampingan teknis secara intensif agar dapat segera memenuhi standar dan kembali beroperasi secara optimal.
“Setiap SPPG yang dihentikan operasionalnya wajib melalui proses pembinaan dan asistensi teknis secara intensif agar dapat segera memenuhi standar dan kembali beroperasi secara optimal,” kata Harjito.
BGN juga menyatakan belum membuka secara rinci temuan di lapangan terkait masing-masing SPPG. Hal ini karena proses verifikasi dan pendalaman data masih berlangsung untuk menjaga akurasi serta objektivitas informasi sebelum disampaikan ke publik.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas implementasi program MBG serta menjamin layanan gizi yang aman dan sesuai standar bagi masyarakat.
