JCCNetwork.id- Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,92 triliun untuk menyalurkan bantuan pangan kepada 35,04 juta masyarakat miskin menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi akibat lonjakan permintaan selama periode hari besar keagamaan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, bantuan tersebut menyasar kelompok masyarakat dalam desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kelompok ini mencakup kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, hingga rentan miskin.
“Bantuan pangan untuk memperluas daya beli dan memperkuat dari sisi permintaan,” kata Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2).
Ia menjelaskan, setiap keluarga penerima manfaat akan memperoleh 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng setiap bulan selama dua bulan. Dengan total sasaran mencapai 35,04 juta keluarga, pemerintah menargetkan distribusi bantuan dapat dimulai pada pertengahan Februari.
Menurut Airlangga, intervensi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang paling terdampak fluktuasi harga pangan. Pemerintah menilai momentum Ramadan dan Idul Fitri sering kali diikuti peningkatan tekanan inflasi pada komoditas strategis seperti beras dan minyak goreng.
Selain menjaga daya beli masyarakat, program bantuan pangan juga menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi nasional. Pemerintah ingin memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok selama bulan puasa dan menjelang Lebaran.
Airlangga meminta kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, untuk berkoordinasi secara intensif guna memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran. Dukungan terhadap sistem logistik dan pengawasan di lapangan dinilai krusial agar bantuan tidak mengalami hambatan.
“Pemerintah mau pun kementerian lembaga yang terkait diharapkan juga bisa mendukung kelancaran logistik untuk penyaluran bantuan pangan,” tutupnya.
Dengan penyaluran yang dijadwalkan mulai pertengahan Februari, pemerintah berharap bantuan tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebelum puncak perayaan Idul Fitri. Kebijakan ini juga diharapkan mampu meredam tekanan ekonomi rumah tangga serta menjaga stabilitas sosial di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi tahunan.
