JCCNetwork.id- Nama komika Panji Pragiwaksono kembali menjadi perhatian publik menyusul polemik materi humor politik yang ia sampaikan dalam sejumlah penampilannya. Materi tersebut dinilai menyinggung pilihan politik sebagian warga, khususnya dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Isu tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait adanya somasi terhadap Panji.
Menanggapi hal itu, Ketua Pemenangan sekaligus Juru Bicara pasangan Dharma Pongrekun–Kun Wardana, Ikhsan Tualeka, menyatakan pihaknya akan menyampaikan penjelasan resmi kepada publik melalui konferensi pers. Ia menegaskan bahwa somasi yang dilayangkan bersifat etik terbuka dan tidak dimaksudkan sebagai upaya pembatasan kebebasan berekspresi.
Ikhsan menambahkan, kebenaran dan substansi dari somasi tersebut akan diuji secara terbuka melalui mekanisme dialog publik. Ia menekankan bahwa kritik terhadap humor politik tidak berarti menolak kebebasan berekspresi, tetapi mengajak semua pihak untuk lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan pesan di ruang publik.
Selain Ikhsan, konferensi pers tersebut juga melibatkan sejumlah narasumber lain, mulai dari kalangan akademisi, pegiat demokrasi, hingga tim hukum. Kehadiran para pihak tersebut dimaksudkan untuk memberikan perspektif yang berimbang serta penjelasan komprehensif mengenai dasar etik somasi yang diajukan.
Pihak penyelenggara menyebutkan, forum tersebut digelar sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keterbukaan informasi dan dialog yang konstruktif. Somasi etik terbuka ini diklaim berada dalam koridor pembinaan etika demokrasi, bukan sebagai instrumen hukum pidana.
Materi humor politik Panji dinilai oleh sejumlah pihak telah merendahkan pilihan politik warga dan berpotensi memperkeruh iklim demokrasi menjelang Pilkada Jakarta 2024. Oleh karena itu, konferensi pers diharapkan dapat menjadi ruang klarifikasi sekaligus penguatan kesadaran publik terkait batasan etika dalam penggunaan humor politik.
Sebelumnya, Panji Pragiwaksono juga sempat menghadapi persoalan serupa ketika disomasi oleh Tongkonan Adat Sang Torayan (TAST). Dalam kasus tersebut, Panji dijatuhi sanksi adat berupa kewajiban membayar 96 ekor hewan ternak yang terdiri dari 48 ekor kerbau dan 48 ekor babi, serta kontribusi sosial sebesar Rp2 miliar.
Sanksi adat itu dijatuhkan karena Panji dianggap melecehkan nilai-nilai luhur dan kesakralan budaya Toraja. Kasus tersebut kemudian berkembang ke ranah hukum setelah Aliansi Pemuda Toraja melaporkan Panji ke Bareskrim Polri.
Laporan tersebut mencakup dugaan pelanggaran Pasal 156 dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, laporan juga merujuk pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, serta Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dengan nomor laporan 01/LP/APT/XI/2025.
Panji Pragiwaksono belum memberikan pernyataan resmi terkait somasi etik terbaru tersebut. Publik masih menunggu klarifikasi langsung dari yang bersangkutan terkait polemik yang kembali menyeret namanya ke ruang perdebatan publik.
